Sumbawa Barat, GaungNUSRA Online
Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Sumbawa Barat-Mataram (Hipmasbar) bersama Lembaga Sahabat Bumi tetap menggelar diskusi dan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi di Bukit Sahabat Bumi, Desa Banjar, Kecamatan Taliwang, Senin (18/5) malam.
Kegiatan yang dihadiri sekitar 60 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, akademisi, pegiat literasi hingga masyarakat umum itu berlangsung kondusif meski sebelumnya sempat mendapat penolakan dari sejumlah pihak.
Acara yang dimulai sekitar pukul 20.30 WITA tersebut mendapat pengawalan dari aparat kepolisian dan Satpol PP Kabupaten Sumbawa Barat guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan.
Penolakan datang dari Aliansi Masyarakat Bela Negara yang menilai film tersebut belum lolos sensor Lembaga Sensor Film (LSF) dan dianggap mengandung narasi propaganda. Menanggapi hal itu, Ketua Lembaga Sahabat Bumi sekaligus pemilik lokasi kegiatan, Musmulyadi Yowri, menegaskan bahwa ruang diskusi dan kebebasan berekspresi tetap harus dihormati.
“Kami menghargai semua pandangan yang berbeda. Tetapi kami juga memiliki hak untuk menonton dan mendiskusikan film tersebut,” ujar Yowri.
Sejumlah pihak yang menolak kegiatan itu juga sempat meminta kepala desa setempat hadir dan membubarkan acara. Namun, pemerintah desa menyampaikan tidak menemukan adanya pelanggaran aturan yang dapat dijadikan dasar penghentian kegiatan.
Situasi sempat memanas ketika Babinsa dari Kodim setempat datang mengingatkan adanya potensi gesekan di tengah masyarakat. Meski demikian, panitia memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman karena sebelumnya telah berkoordinasi dengan aparat keamanan.
“Sejak awal pihak kepolisian dan Satpol PP sudah berada di lokasi untuk melakukan pengamanan,” tambah Yowri.
Usai pemutaran film, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi yang menghadirkan tiga pemantik. Ketua Hipmasbar, Dymas Prayoga, mengajak peserta merefleksikan persoalan kemanusiaan yang diangkat dalam film dokumenter tersebut.
“Saya pernah berdiskusi dengan teman-teman dari Papua, dan menurut mereka apa yang ditampilkan dalam film itu merupakan realitas yang mereka alami selama ini. Ini menjadi bahan refleksi bersama,” kata Dymas.
Dalam kesempatan itu, Dymas juga mengajak seluruh peserta mengheningkan cipta dan memanjatkan doa atas meninggalnya salah satu mahasiswa asal Sumbawa Barat di Kota Mataram.
Pemantik berikutnya, akademisi Mustaqim Patawari, menilai film tersebut membuka realitas sosial yang selama ini jarang mendapat perhatian luas. Menurutnya, kerusakan lingkungan di Papua merupakan dampak dari praktik eksploitasi yang didorong kepentingan ekonomi.
Ia juga menantang pihak-pihak yang menolak film tersebut untuk berdiskusi secara terbuka dan akademis.
“Kalau memang ada yang keberatan, mari kita berdialog secara ilmiah. Tunjukkan di mana letak persoalan dari film ini,” tegasnya.
Sementara itu, pelaku seni dan perfilman lokal, Erwin, menilai penolakan terhadap film tersebut muncul karena narasi kolonialisme yang diangkat dianggap sensitif. Ia kemudian mengaitkan isu tersebut dengan kondisi sosial di Kabupaten Sumbawa Barat.
“Film ini dianggap sensitif karena berani menyinggung persoalan kolonialisme. Bahkan kalau dikaitkan dengan kondisi lokal, kita juga bisa melihat bagaimana dominasi tenaga kerja dari luar daerah masih terjadi,” ujarnya.
Kegiatan kemudian ditutup dengan sesi diskusi terbuka yang melibatkan seluruh peserta. Berbagai pandangan dan tanggapan muncul dalam forum tersebut. Meski sempat diwarnai dinamika di awal kegiatan, acara berlangsung aman hingga selesai. (Gbw)
