Sumbawa Besar, GaungNUSRAonline
Harapan baru mulai tumbuh di tengah puing-puing kebakaran yang melanda Desa Kalimango, Kecamatan Alas. Pemerintah memastikan kawasan tersebut akan dibangun kembali secara menyeluruh. Tidak sekadar mengganti rumah yang hangus, tetapi menata ulang permukiman menjadi lebih layak dan terstandar.
Kepastian ini mencuat setelah kunjungan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah, pada Jumat (3/4) lalu. Dalam kunjungan tersebut, Fahri Hamzah turun langsung meninjau kondisi warga terdampak, sekaligus memastikan langkah penanganan pascakebakaran.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, Syarifah SSos MSi, mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran untuk membangun kembali rumah warga yang terbakar.
“Sebanyak 30 unit rumah yang hangus akan dibangun kembali. Estimasi anggaran sekitar Rp50 juta per rumah, termasuk pajak,” ujarnya, Sabtu (4/3).
Rumah yang akan dibangun dirancang dalam bentuk rumah panggung atau rumah kayu, menyesuaikan kondisi lingkungan setempat. Namun, pembangunan tidak berhenti pada aspek fisik semata.
Syarifah memaparkan, pemerintah melalui Kementerian PKP bersama kementerian teknis lainnya, akan menghadirkan konsep hunian komprehensif. Dimana pembangunannya lengkap dengan jaringan listrik yang aman, sistem sanitasi sesuai standar, saluran air, hingga pengelolaan sampah.
“Pembangunan ini bersifat menyeluruh. Bahkan, di lokasi tersebut sudah ada IPAL, sehingga akan dikoordinasikan dengan kementerian terkait agar terintegrasi dengan baik,” jelas Syarifah.
Di sisi lain, bantuan darurat juga telah disalurkan kepada warga terdampak. Sebanyak 30 kepala keluarga yang rumahnya hangus menerima bantuan tunai masing-masing Rp1 juta. Sementara 21 warga terdampak lainnya mendapatkan Rp500 ribu per orang.
Lebih jauh, kawasan Kalimango direncanakan menjadi kampung percontohan. Rumah yang dibangun minimal bertipe 34 atau 36, dengan penyesuaian luas lahan setelah ditata ulang untuk kebutuhan jalan dan lingkungan.
Seluruh lahan akan dibagi secara merata kepada para korban, disertai proses sertifikasi ulang untuk memberikan kepastian hukum kepemilikan.
“Rencana ini sudah dibahas bersama bupati, sekretaris daerah, dan OPD terkait. Bahkan, telah dibuat berita acara penyerahan lahan kepada pemerintah daerah untuk penataan ulang kawasan,” ungkapnya.
Penataan lingkungan akan dilakukan secara kolaboratif, melibatkan pemerintah pusat, provinsi, daerah, hingga organisasi non-pemerintah (NGO). Dalam waktu satu minggu ke depan, desain pembangunan ditargetkan rampung.
Tahapan berikutnya adalah pembersihan total area kebakaran, perataan lahan, serta penghitungan luas kawasan sebelum dibagi kembali kepada para korban.
Dengan langkah tersebut, kata Syarifah, Kalimango tidak hanya bangkit dari bencana. Tetapi juga bertransformasi menjadi kawasan hunian yang lebih tertata, aman, dan layak huni.
“Harapannya, dalam waktu dekat masyarakat sudah bisa kembali menempati rumah yang lebih baik,” pungkas Syarifah. (Gar)
