Sumbawa Besar, GaungNUSRA Online
Dari total 157 desa yang tersebar di 24 kecamatan di Kabupaten Sumbawa, baru sekitar 10 persen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tercatat aktif dan memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian desa, maupun peningkatan pendapatan asli desa (PADesa).
Kondisi tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa, Ulumuddin, dalam keterangan pers di ruang kerjanya, Rabu (13/5).
Menurutnya, idealnya BUMDes menjadi motor penggerak ekonomi desa melalui pengelolaan potensi lokal. Baik disektor jasa, perdagangan, maupun usaha berbasis sumber daya desa. Namun, realitas di lapangan menunjukkan sebagian besar BUMDes belum berfungsi optimal.
“Di Kabupaten Sumbawa dari 157 desa, baru sekitar 10 persen BUMDes yang benar-benar berjalan dan memberikan kontribusi,” ujar Ulumuddin.
Ia menjelaskan, BUMDes pada dasarnya merupakan lembaga usaha milik desa yang dikelola secara kolektif oleh pemerintah desa dan masyarakat. Tujuannya untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga serta pendapatan desa.
Meski memiliki potensi besar, Ulumuddin mengakui banyak BUMDes yang saat ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, bahkan sebagian mengalami stagnasi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh lemahnya tata kelola kelembagaan, keterbatasan kapasitas pengelola, serta belum optimalnya sistem manajemen usaha desa.
“BUMDes itu sebenarnya punya fungsi penting sebagai penggerak ekonomi desa, tetapi banyak yang belum mampu berjalan secara berkelanjutan,” katanya.
BUMDes sendiri dapat bergerak di berbagai sektor usaha, mulai dari pengelolaan air bersih dan sampah, simpan pinjam, penyewaan alat, perdagangan, jasa, hingga pengembangan pariwisata desa. Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan manajemen kerap menjadi kendala utama di lapangan.
Ulumuddin menegaskan, pemerintah daerah melalui DPMD terus melakukan pembinaan dan penguatan kelembagaan BUMDes agar lebih profesional dan produktif. Upaya tersebut sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa.
Ia menilai, revitalisasi kelembagaan BUMDes menjadi kebutuhan mendesak agar lembaga tersebut benar-benar mampu menjalankan fungsi ekonomi, sosial, dan peningkatan pendapatan desa secara optimal. (Gad)
