Sumbawa Besar, GaungNUSRA
Wakil Bupati Sumbawa, Drs H Mohamad Ansori, mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) meningkatkan transparansi dan kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat membuka visitasi penilaian keterbukaan informasi publik di Kabupaten Sumbawa, Rabu (14/10).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Hasan Usman Lantai I, Kantor Bupati Sumbawa, tersebut dihadiri Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Sahnam, S.H., beserta jajaran. Hadir pula Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfotiksandi) Kabupaten Sumbawa, Wahyu Indrajaya ST MMInov, para kepala bidang, serta pihak terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Ansori menyampaikan bahwa visitasi Komisi Informasi menjadi momentum penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemerintah daerah memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik.
Menurutnya, keterbukaan informasi bukan hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah, melainkan kewajiban seluruh OPD, terutama dalam menyampaikan informasi mengenai program, kebijakan, dan pembangunan daerah.
“Jangan sampai masyarakat mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi, terutama terkait program prioritas dan program unggulan pemerintah daerah. Seluruh OPD harus transparan dan terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat,” tegas Ansori.
Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif memanfaatkan akses informasi publik guna mengawal dan mengawasi pelaksanaan program serta pembangunan daerah. Partisipasi masyarakat dinilai penting untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan berorientasi pada pelayanan publik.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB, Sahnam, S.H., menyampaikan sejumlah masukan dan saran terkait penyebarluasan informasi serta penguatan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Sumbawa.
Sementara itu, Sekretaris Diskominfotiksandi Kabupaten Sumbawa, Wahyu Indrajaya, mengatakan pihaknya terus mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik melalui pengelolaan layanan informasi dan pemanfaatan website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Sumbawa.
Menurut Wahyu, website PPID menjadi salah satu instrumen penting untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi sekaligus mendukung transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
Ia menambahkan, pengelolaan layanan informasi publik tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Melalui visitasi ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik sehingga masyarakat memperoleh informasi yang dibutuhkan secara mudah, cepat, dan tepat.
Upaya tersebut juga diharapkan memperkuat transparansi pemerintahan sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan menuju Sumbawa Unggul, Maju, dan Sejahtera. (Gac)
