Sumbawa Besar, GaungNUSRA
Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, Eddy Syarifuddin, meminta manajemen perusahaan mengedepankan kehati-hatian dalam mengambil keputusan pemutusan hubungan kerja (PHK), khususnya terhadap karyawan yang hasil tes urinenya terindikasi positif narkoba.
Hal itu disampaikan Eddy dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa, Rabu (14/10), yang membahas persoalan pekerja terkait hasil tes urine tersebut.
Eddy menegaskan, hasil tes urine yang menunjukkan indikasi positif tidak serta-merta menjadi bukti bahwa seseorang menyalahgunakan narkoba. Menurutnya, hasil pemeriksaan perlu ditindaklanjuti dengan pengujian lebih lanjut, termasuk mempertimbangkan kemungkinan reaksi silang (cross-reactivity) akibat konsumsi obat-obatan medis tertentu.
“Orang yang sebenarnya tidak menggunakan narkoba tetapi hasil tesnya positif, artinya ada korban di sini. Ketika ada hal seperti ini, ini harus kita jadikan pelajaran bersama agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” ujar Eddy.
Ia menilai, perusahaan perlu berkoordinasi dengan dinas terkait dan lembaga berwenang, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), untuk memastikan hasil pemeriksaan melalui proses verifikasi yang komprehensif dan ilmiah sebelum menjatuhkan sanksi berat kepada pekerja.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk melindungi hak-hak pekerja sekaligus mencegah terjadinya kerugian maupun ketidakadilan, terutama bagi tenaga kerja lokal yang berupaya mencari nafkah melalui pekerjaan di perusahaan.
Melalui RDP tersebut, DPRD Kabupaten Sumbawa berharap persoalan ini dapat diselesaikan melalui dialog dan menghasilkan solusi yang adil serta mengedepankan aspek kemanusiaan, tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.
Upaya tersebut diharapkan turut menjaga hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dan tenaga kerja lokal. (Gam)
