Sumbawa Besar, Gaung NUSRAonline
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa hingga triwulan pertama 2026, masih tergolong rendah. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mencatat capaian PAD baru menyentuh 9,21 persen atau sekitar Rp23,16 miliar dari total target Rp251,48 miliar.
Kepala Bapenda Sumbawa, Hardianto ST MM, mengakui capaian tersebut belum optimal. Namun demikian, pihaknya tetap optimistis realisasi PAD akan meningkat pada triwulan berikutnya, seiring upaya intensifikasi dan optimalisasi potensi pendapatan daerah.
“Memang pada triwulan pertama realisasi biasanya masih rendah. Namun kami optimistis pada triwulan kedua akan meningkat dengan memaksimalkan potensi yang ada,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (22/4).
Ia menjelaskan, belum maksimalnya capaian PAD disebabkan sejumlah sektor unggulan belum terdata secara optimal. Kondisi ini dipengaruhi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Bapenda dalam melakukan pendataan di lapangan.
Menurutnya, rencana penambahan tenaga melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mendukung pendataan hingga saat ini belum terealisasi. Akibatnya, proses pemutakhiran data potensi pajak daerah berjalan lambat.
“Pendataan sektor PAD memang belum maksimal karena SDM kami terbatas. Rencana penempatan tenaga PPPK untuk pendataan belum terealisasi,” katanya.
Saat ini, lanjut dia, kontribusi terbesar PAD masih didominasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), khususnya dari sektor listrik. Selain itu, potensi dari pajak restoran, hotel, serta makan dan minum juga mulai memberikan kontribusi, meskipun belum signifikan. Sementara itu, sejumlah sektor lain dinilai masih belum tergarap secara optimal.
Untuk mengejar target yang telah ditetapkan, Bapenda menerapkan strategi intensifikasi dengan turun langsung ke lapangan guna menggali potensi pajak yang belum maksimal.
“Kami melakukan pendekatan langsung ke lapangan, terutama pada sektor-sektor yang belum tergarap optimal,” ujarnya.
Selain menggali potensi baru, pemerintah daerah juga berupaya mengoptimalkan penagihan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang nilainya masih cukup besar. Salah satu langkah yang ditempuh adalah melakukan verifikasi data wajib pajak secara menyeluruh.
Proses verifikasi tersebut melibatkan 157 desa dan delapan kelurahan di Kabupaten Sumbawa guna memastikan validitas data sebelum dilakukan penagihan.
“Kami lakukan verifikasi hingga data benar-benar final agar penagihan bisa maksimal. Potensi PBB-P2 masih cukup besar untuk dikejar,” kata Hardianto. (Gar)
