Lombok Barat, GaungNUSRA Online
Sekolah Rakyat Dasar (SRD) 4 Lombok Barat memperkuat komitmennya dalam membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Berbeda dengan sekolah pada umumnya, SRD tidak membuka pendaftaran peserta didik baru secara terbuka, melainkan menggunakan sistem penjangkauan langsung kepada calon siswa yang berasal dari keluarga miskin ekstrem.
Kepala SRD 4 Lombok Barat, Lilik Fadlilah MPd, menjelaskan bahwa mekanisme penerimaan siswa dilakukan melalui pola khusus yang melibatkan Dinas Sosial serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
“Untuk penerimaan siswa di Sekolah Rakyat tidak berlaku seperti sekolah pada umumnya. Sistem yang digunakan adalah penjangkauan. Dinas Sosial bersama pendamping PKH akan mencari calon siswa dari keluarga yang masuk kategori desil satu dan desil dua,” ujar Lilik saat ditemui di SRD 4 Lombok Barat, Rabu (10/6).
Ia menambahkan, setiap calon peserta didik terlebih dahulu harus melalui proses verifikasi dan asesmen data yang mengacu pada dokumen resmi yang telah diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Proses tersebut menjadi dasar untuk memastikan bahwa bantuan pendidikan benar-benar tepat sasaran.
Menurut Lilik, setelah seluruh tahapan asesmen dan kelengkapan administrasi dinyatakan sesuai, barulah calon siswa diserahkan kepada pihak Sekolah Rakyat untuk mengikuti proses pendidikan.
“Setelah proses asesmen dan kelengkapan dokumen dinyatakan sesuai, barulah calon siswa diserahkan kepada Sekolah Rakyat. Jadi intinya Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran siswa baru, tetapi melakukan penjangkauan,” jelasnya.
Ia menegaskan, Sekolah Rakyat berada di bawah naungan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya di daerah, Dinas Sosial memiliki peran penting dalam membantu proses pendataan dan penjangkauan calon peserta didik yang memenuhi kriteria.
Melalui sistem tersebut, SRD 4 Lombok Barat diharapkan mampu memberikan akses pendidikan yang lebih inklusif bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, sehingga mereka tetap mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa terkendala faktor ekonomi. (Gar/Hms)
