Sumbawa Barat, GaungNUSRA
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) meluncurkan Program PRIMA (Peningkatan Resiliensi dan Mutu Pekerja Migran Indonesia ke Jepang). Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah memperluas kesempatan kerja bagi pemuda, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap lapangan pekerjaan di sektor pertambangan.
Program tersebut membuka kesempatan bagi pemuda asal Kabupaten Sumbawa Barat untuk bekerja di Jepang, melalui kontrak selama lima tahun. Adapun kisaran pendapatannya mencapai Rp20 juta hingga Rp25 juta per bulan, sesuai jenis pekerjaan dan ketentuan perusahaan pengguna.
Kepala Disnakertrans KSB, Slamet Riadi, mengatakan antusiasme masyarakat terhadap program tersebut cukup tinggi. Sejak resmi dibuka pada 1 Juli 2026, sebanyak 78 orang telah mengunggah berkas pendaftaran pada hari pertama.
Menurut Slamet, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat bekerja sama dengan Yayasan Adiluhung Nusantara, sebagai lembaga pelaksana yang bermitra dengan Perkumpulan Purnabakti Kepala Daerah Seluruh Indonesia (Perkupukadesi).
Ia menjelaskan, salah satu keunggulan Program PRIMA adalah dukungan pembiayaan yang diberikan pemerintah daerah. Sehingga calon Pekerja Migran Indonesia (PMI), tidak terbebani biaya awal yang besar.
Total kebutuhan biaya keberangkatan dan pelatihan mencapai sekitar Rp73 juta per peserta. Dari jumlah tersebut, Rp35 juta ditanggung pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran itu digunakan untuk pelatihan bahasa, sertifikasi kompetensi, serta pendampingan peserta selama bekerja di Jepang.
Sementara itu, sisa biaya sebesar Rp38 juta diperoleh melalui skema pinjaman perbankan yang digunakan untuk pengurusan dokumen, pemeriksaan kesehatan, paspor, dan tiket keberangkatan. Pemerintah daerah memberikan subsidi penuh terhadap bunga pinjaman sehingga peserta hanya membayar cicilan pokok.
"Jika cicilan pokok sekitar Rp3 juta per bulan selama 10 bulan, dengan gaji sekitar Rp20 juta, peserta masih menerima penghasilan bersih sekitar Rp17 juta. Setelah cicilan selesai, penghasilan dapat diterima secara penuh," ujar Slamet.
Program tersebut terbuka bagi pemuda dan pemudi berusia 18 hingga 26 tahun dengan pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat. Selain persyaratan administrasi, peserta juga harus memenuhi standar kesehatan dan kondisi fisik yang telah ditetapkan.
Untuk peserta perempuan, tinggi badan minimal 155 centimeter, sedangkan laki-laki minimal 160 centimeter. Peserta juga tidak bertato, tidak bertindik bagi laki-laki, tidak memiliki disabilitas fisik yang menghambat pekerjaan, serta memenuhi ketentuan kesehatan mata dengan batas minus maksimal 1,75 dan silinder maksimal 0,7.
Proses seleksi dilakukan secara bertahap melalui sistem aplikasi. Peserta yang lolos administrasi akan mengikuti pelatihan dasar secara daring selama dua bulan. Tahap tersebut menjadi proses adaptasi sekaligus penilaian terhadap kedisiplinan, komitmen, dan kesiapan peserta mengikuti program.
Selanjutnya, peserta akan menjalani seleksi lanjutan hingga terpilih 50 orang terbaik pada setiap angkatan. Seluruh proses persiapan hingga pemberangkatan diperkirakan berlangsung sekitar sembilan bulan. Gelombang pertama dijadwalkan berangkat ke Jepang pada April atau Mei 2027.
Slamet mengatakan pelatihan tidak hanya difokuskan pada keterampilan teknis, tetapi juga pembentukan karakter. Peserta akan dibekali kemampuan berkomunikasi, penguatan mental, kedisiplinan, serta pemahaman terhadap budaya kerja di Jepang yang dikenal memiliki standar tinggi.
Menurutnya, pemerintah daerah juga menyiapkan pendampingan selama peserta bekerja di luar negeri. Monitoring akan dilakukan secara berkala setiap tiga hingga enam bulan untuk memastikan kondisi pekerja, termasuk komunikasi dengan keluarga di daerah asal.
Selain itu, peserta akan memperoleh pendampingan dalam pengelolaan keuangan agar pendapatan yang diperoleh selama bekerja dapat dimanfaatkan secara produktif. Mereka akan dibimbing menyusun perencanaan keuangan, mengatur pengiriman uang kepada keluarga, serta menyiapkan modal usaha setelah masa kontrak berakhir.
"Kami tidak ingin mereka pulang setelah lima tahun bekerja tanpa memiliki bekal usaha. Karena itu, pengelolaan keuangan menjadi bagian penting dari program ini agar setelah kembali ke daerah mereka mampu menjadi wirausahawan dan membuka lapangan pekerjaan baru," katanya.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menargetkan program tersebut berlangsung secara berkelanjutan dengan kuota 50 peserta setiap tahun. Dalam lima tahun mendatang, pemerintah berharap sedikitnya 250 pemuda asal Kabupaten Sumbawa Barat memperoleh pengalaman kerja di Jepang sekaligus memiliki bekal keterampilan dan modal untuk mengembangkan usaha setelah kembali ke daerah. (Gbw)
