Sumbawa Besar, GaungNUSRA
Pemerintah Kabupaten Sumbawa menegaskan komitmennya dalam mendukung reintegrasi sosial klien pemasyarakatan melalui pendampingan berkelanjutan, perluasan akses pekerjaan, serta pemberdayaan ekonomi agar mereka dapat kembali berkontribusi positif di tengah masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Staf Ahli Bupati Sumbawa Bidang Sumber Daya Alam dan Kemasyarakatan, Ir Ni Wayan Rusmayati MSi saat membacakan sambutan Bupati Sumbawa dalam pembukaan Focus Group Discussion (FGD) Pembentukan dan Implementasi Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (Kelayan Binter) yang diselenggarakan Bapas Kelas II Sumbawa Besar di La Grande Hotel, Kamis (15/10).
Dalam kesempatan itu, Ni Wayan menyampaikan salam hormat dan permohonan maaf dari Bupati Sumbawa yang tidak dapat hadir secara langsung karena menghadiri koordinasi Forkopimda bersama Gubernur NTB di Mataram serta kegiatan peringatan HUT Kabupaten Lombok Tengah.
“Bupati menyampaikan salam hangat untuk kita semua dan berharap forum FGD ini berjalan lancar serta menghasilkan langkah nyata dalam memperkuat pembimbingan kemasyarakatan di Kabupaten Sumbawa,” ujarnya.
Dalam sambutan tertulisnya, Bupati Sumbawa menekankan bahwa proses kembali ke masyarakat setelah menjalani masa pidana membutuhkan dukungan bersama. Salah satu tantangan yang dihadapi klien pemasyarakatan adalah membangun kembali kepercayaan keluarga dan lingkungan sosial sekaligus memperoleh kesempatan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.
“Ketika seseorang selesai menjalani masa pidana, kehidupannya belum selesai. Mereka harus membangun kembali kepercayaan keluarga dan lingkungan di tengah kesempatan yang kerap semakin sempit. Pembimbingan ini bukan hanya tugas Bapas semata, melainkan tugas kita bersama,” demikian pesan Bupati yang dibacakan Ni Wayan.
Bupati juga menyoroti potensi produktivitas warga binaan. Berdasarkan data yang disampaikan dalam sambutan tersebut, sebanyak 2.774 warga binaan telah memperoleh premi dari hasil karya dan kegiatan produktif mereka.
Menurutnya, keterampilan yang diperoleh selama menjalani pembinaan perlu ditindaklanjuti dengan peluang usaha dan pekerjaan agar dapat menjadi bekal nyata setelah mereka kembali ke masyarakat.
Tiga langkah memperkuat reintegrasi sosial
Untuk mendukung proses reintegrasi sosial yang lebih efektif, Pemkab Sumbawa mendorong tiga langkah utama yang perlu dilaksanakan secara kolaboratif oleh berbagai pemangku kepentingan.
Pertama, pendampingan sesuai kebutuhan. Bimbingan perlu diberikan secara nyata dan berkelanjutan, mencakup aspek kepribadian, hubungan keluarga, serta pengembangan kemandirian dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing klien.
Kedua, perluasan akses pekerjaan dan permodalan. Perangkat daerah, perguruan tinggi, perbankan, dan dunia usaha diharapkan berkolaborasi dalam menyediakan pelatihan keterampilan, membuka peluang kerja, serta memfasilitasi akses permodalan bagi klien pemasyarakatan.
“Jangan sampai seseorang yang sudah berusaha memperbaiki diri tidak mendapatkan kesempatan untuk memulai kembali,” tegasnya.
Ketiga, menciptakan lingkungan yang mendukung. Pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan, tokoh masyarakat, serta aparat keamanan diharapkan membangun lingkungan yang menerima proses perubahan, memberikan pendampingan, dan tetap menjalankan pengawasan untuk mencegah pengulangan tindak pidana.
“Kita tidak sedang membenarkan kesalahan yang pernah dilakukan, tetapi kita sedang memastikan bahwa kesalahan masa lalu itu tidak terus menjadi masa depan seseorang,” ungkap Ni Wayan saat membacakan sambutan Bupati.
Perkuat kolaborasi lintas sektor
Pemkab Sumbawa turut mengapresiasi dukungan berbagai pihak dalam memperkuat pembinaan dan pemberdayaan klien pemasyarakatan, termasuk DPR RI, Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), jajaran TNI, Kejaksaan, dan Kepolisian.
Sejumlah bentuk sinergi lintas perangkat daerah juga telah dilakukan, antara lain penyuluhan budidaya padi, jagung, dan tanaman hortikultura oleh dinas terkait, dukungan dari sektor peternakan, serta fasilitasi sarana dan prasarana, termasuk dukungan sumur bor yang telah diterima dinas teknis.
Upaya tersebut diharapkan dapat membuka peluang bagi klien pemasyarakatan untuk mengembangkan keterampilan dan terlibat dalam kegiatan produktif, terutama di sektor pertanian dan peternakan yang memiliki potensi di Kabupaten Sumbawa.
Bupati berharap FGD Kelayan Binter tidak sekadar menjadi forum bertukar gagasan, tetapi menghasilkan rencana kerja yang konkret, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta dukungan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kami berharap FGD hari ini tidak berhenti pada pertukaran gagasan saja, melainkan melahirkan langkah tindak lanjut yang jelas—siapa melakukan apa, dukungan apa yang diberikan, dan bagaimana dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Pemkab Sumbawa sangat terbuka untuk membangun sinergi sesuai tugas dan kewenangan demi terwujudnya reintegrasi sosial yang terarah dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Gam)
