Sumbawa Besar, GaungNUSRA
Komisi IV DPR RI, mengapresiasi peran Badan Karantina Indonesia (Barantin) melalui Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat (Karantina NTB), dalam menjaga kesehatan hewan sekaligus menjamin kelancaran distribusi ternak antardaerah. Apresiasi tersebut disampaikan saat rombongan Komisi IV melakukan kunjungan kerja spesifik ke Satuan Pelayanan (Satpel) Pelabuhan Badas Kabupaten Sumbawa, Senin (27/7).
Kunjungan dilakukan untuk memastikan kesiapan pelayanan dan pengawasan lalu lintas ternak dari Pulau Sumbawa yang selama ini menjadi salah satu sentra peternakan nasional sekaligus pintu utama distribusi sapi, kerbau, dan kuda ke berbagai wilayah di Indonesia.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI, H Johan Rosihan, mengatakan keberadaan karantina memegang peran strategis dalam menjaga kesehatan ternak yang dilalulintaskan. Menurut dia, pemeriksaan yang didukung fasilitas laboratorium menjadi bagian penting untuk mencegah penyebaran penyakit hewan sekaligus menjamin kelancaran perdagangan ternak antardaerah.
"Karantina merupakan garda terdepan dalam menjamin kesehatan ternak yang dilalulintaskan. Pemeriksaan yang didukung fasilitas laboratorium yang memadai menjadi kunci untuk mencegah penyebaran penyakit sekaligus menjaga kelancaran perdagangan ternak antardaerah," ujar Johan.
Ia menilai besarnya tanggung jawab Barantin perlu diimbangi dengan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, terutama di wilayah strategis seperti Pulau Sumbawa yang menjadi salah satu pusat distribusi ternak nasional.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi IV meninjau secara langsung proses pelayanan karantina, mulai dari pemeriksaan dokumen administrasi, pemeriksaan kesehatan ternak, hingga fasilitas laboratorium yang digunakan untuk mendukung deteksi penyakit hewan.
Kepala Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan NTB, Ina Soelistyani, menjelaskan Satpel Pelabuhan Badas merupakan salah satu pintu utama pengeluaran ternak dari Pulau Sumbawa menuju berbagai daerah di Indonesia. Untuk mendukung pelayanan, satuan pelayanan tersebut telah dilengkapi berbagai fasilitas, seperti ruang pelayanan berbasis teknologi informasi, disinfectant gate, loading dock, Instalasi Karantina Hewan (IKH), hingga laboratorium dengan fasilitas Polymerase Chain Reaction (PCR) yang menjadi rujukan pengujian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Nusa Tenggara Barat.
Menurut Ina, fasilitas tersebut mendukung seluruh tahapan tindakan karantina, mulai dari pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik dan klinis, pengambilan sampel, pengujian laboratorium, hingga penerbitan sertifikat kesehatan hewan sebelum ternak diberangkatkan ke daerah tujuan.
Pulau Sumbawa selama ini dikenal sebagai salah satu pemasok utama ternak nasional, terutama menjelang Hari Raya Iduladha. Berdasarkan data Best Trust Sistem Karantina, sepanjang 2025 tercatat sebanyak 59.905 ekor ternak telah dilalulintaskan dari Nusa Tenggara Barat ke berbagai daerah di Indonesia. Sementara hingga 27 Juli 2026, jumlah ternak yang telah keluar mencapai 43.235 ekor.
Tingginya lalu lintas ternak tersebut, kata Ina, menuntut pelayanan karantina yang cepat, akurat, dan tetap mengedepankan ketelitian agar distribusi ternak berjalan lancar tanpa mengabaikan upaya pencegahan penyebaran penyakit hewan.
Kunjungan kerja Komisi IV DPR RI itu diharapkan menjadi momentum penguatan sistem karantina nasional, baik melalui dukungan terhadap pengembangan fasilitas, laboratorium, maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dengan penguatan tersebut, Karantina NTB diharapkan semakin optimal menjaga keamanan hayati sekaligus mendukung ketahanan pangan dan perdagangan ternak nasional. (Gar/Hms)
