Sumbawa Barat, GaungNUSRA
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas ke tahap selanjutnya. Meski menerima rancangan tersebut, fraksi ini menekankan agar anggaran daerah memprioritaskan pemenuhan pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan anggota DPRD KSB, Ratnawati, saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan dalam Rapat Paripurna DPRD KSB, Rabu (14/10).
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima rancangan ini untuk dibahas lebih lanjut pada tahapan-tahapan selanjutnya,” ujar Ratnawati.
Ia mengapresiasi Bupati KSB dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atas penyampaian Nota Keuangan dan Raperda APBD 2027. Namun, persetujuan untuk melanjutkan pembahasan tersebut disertai sejumlah catatan agar pengalokasian anggaran tetap sesuai ketentuan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dalam pemandangan umumnya, Ratnawati memaparkan postur Raperda APBD KSB 2027 yang diusulkan. Target pendapatan daerah tercatat sebesar Rp1.512.276.014.128, sedangkan target belanja daerah mencapai Rp1.907.276.412.128. Adapun pembiayaan neto dipatok sebesar Rp405.000.000.000.
Fraksi PDI Perjuangan menilai tema pembangunan APBD 2027, yakni “Akselerasi Pelayanan Dasar, Produktivitas Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi Baru”, perlu diwujudkan secara konsisten melalui kebijakan dan pelaksanaan anggaran di lapangan.
Ratnawati menegaskan, penyusunan dan pelaksanaan APBD harus berpihak kepada masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Pemerintah daerah wajib memprioritaskan pelayanan dasar, mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, hingga ketenteraman sosial,” tegasnya
.Ia juga mengingatkan agar setiap alokasi anggaran dikelola secara adil, transparan, efektif, dan akuntabel. Menurutnya, anggaran daerah harus mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Menutup pemaparannya, Ratnawati berharap hubungan kemitraan antara legislatif dan eksekutif terus diperkuat dalam proses pembahasan hingga pelaksanaan APBD 2027.
Melalui sinergi dan semangat gotong royong, ia berharap kebijakan anggaran yang ditetapkan nantinya dapat mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat. (Gbw)
