Sumbawa Barat, GaungNUSRA
DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyoroti persoalan kepemudaan dan pengangguran yang membutuhkan penanganan terpadu. Pemerintah daerah didorong memperkuat pemetaan data pemuda serta memperjelas arah pembinaan melalui kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
Wakil Ketua II DPRD KSB, Merliza, S.Sos.I., M.M., menilai data yang valid menjadi dasar penting dalam menyusun program pembinaan yang tepat sasaran. Menurutnya, potensi pemuda di berbagai sektor perlu diarahkan melalui konsep pembinaan yang terintegrasi.
Dalam wawancara, Merliza mengelompokkan pemuda ke dalam dua kategori, yakni pemuda produktif dan tidak produktif. Pemuda produktif yang bergerak di sektor pertambangan, ekonomi kreatif, komunitas sosial, hingga olahraga dinilai terus menunjukkan perkembangan positif.
“Teman-teman pemuda kalangan usia produktif yang aktif berorganisasi dan berkegiatan sosial masih dalam kategori cukup baik pertumbuhannya. Cuma memang sering kali kegiatan positif ini tidak terekspos luas ke publik,” ujar Merliza.
Di sisi lain, perhatian juga diarahkan pada kelompok pemuda yang belum produktif. Menurut Merliza, kondisi tersebut perlu ditangani melalui pembinaan berkelanjutan agar tidak berkembang menjadi persoalan sosial, seperti kenakalan remaja dan dampak judi online (judol).
Namun, upaya penanganan tersebut masih menghadapi kendala berupa keterbatasan data terperinci mengenai kondisi pemuda dan pengangguran di KSB. Data makro menunjukkan angka pengangguran meningkat dari 3 persen menjadi 4 persen, tetapi belum memberikan gambaran lengkap mengenai identitas, lokasi, serta latar belakang penyebab pengangguran.
“Kita hanya dapat angka kumulatifnya bahwa pengangguran naik dari 3% jadi 4%. Tapi kita tidak tahu 4% ini ada di mana, kenapa, dan apa sebabnya? Apakah dia dulu kerja lalu kena PHK, atau memang belum pernah bekerja? Kita tidak punya data pasti,” tegasnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPRD KSB mendorong pemerintah daerah menyusun konsep pembinaan pemuda yang terintegrasi lintas dinas. Menurut Merliza, urusan kepemudaan tidak dapat ditangani oleh satu instansi saja, tetapi membutuhkan sinergi sejumlah OPD sesuai tugas dan fungsinya.
Kolaborasi tersebut antara lain melibatkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Sosial melalui pembinaan Karang Taruna dan remaja masjid, serta Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora).
Selain penguatan koordinasi antar-OPD, Balai Latihan Kerja (BLK) juga dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan keterampilan pemuda agar lebih siap memasuki dunia kerja.
Meski demikian, Merliza menegaskan keberhasilan program pelatihan tidak hanya bergantung pada ketersediaan fasilitas dan program pemerintah, tetapi juga pada kemauan serta motivasi pemuda untuk meningkatkan kompetensi diri.
“Pilihan ada di tangan pemudanya, apakah mau memanfaatkan program pendidikan/pilihan skill up ini atau tidak. Di sisi lain, kelompok pemuda yang masih tergolong meresahkan ini tetap perlu kita rangkul dan bina secara berkelanjutan,” pungkasnya. (Gbw)
