Lombok Utara, GaungNUSRA
Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menegaskan komitmennya untuk terus mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Lombok Utara, Dr H Najmul Akhyar SH MH, saat memberikan tanggapan atas pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Lombok Utara, Selasa (28/7).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara Agus Jasmani didampingi Wakil Ketua I Hakamah. Sidang juga dihadiri anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Sahabuddin, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejumlah tamu undangan.
Dalam penyampaiannya, Najmul menjelaskan bahwa dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD telah disusun sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/2105/KEUDA. Dokumen tersebut memuat laporan secara komprehensif mengenai realisasi pendapatan daerah, belanja, pembiayaan, hingga posisi keuangan pemerintah daerah selama Tahun Anggaran 2025.
Menurut Najmul, penyusunan laporan keuangan yang sesuai regulasi merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat sekaligus menjadi dasar dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Ia mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Capaian tersebut dinilai menjadi indikator bahwa tata kelola keuangan daerah telah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
"Alhamdulillah laporan keuangan daerah kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI. Ini menjadi bukti bahwa tata kelola keuangan pemerintah daerah terus berjalan dengan baik," ujar Najmul.
Meski demikian, ia menegaskan pemerintah daerah tidak akan berpuas diri. Berbagai langkah strategis akan terus dilakukan untuk menjaga kesehatan fiskal daerah sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.
Salah satu fokus pemerintah, kata dia, adalah mengoptimalkan pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) agar dapat dimanfaatkan secara produktif dalam mendukung pembiayaan program-program prioritas tanpa mengurangi efektivitas pelaksanaan anggaran.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi potensi yang dimiliki daerah serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Upaya tersebut, lanjut Najmul, dilakukan tanpa memberikan beban tambahan kepada masyarakat maupun pelaku usaha.
Ia menilai iklim investasi yang kondusif harus terus dipertahankan agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat Lombok Utara.
Di sisi belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap realisasi belanja modal yang masih perlu ditingkatkan. Evaluasi dilakukan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan guna memastikan pembangunan infrastruktur berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai target yang telah ditetapkan.
"Evaluasi akan dilakukan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan sehingga pembangunan dapat berlangsung sesuai target yang telah ditetapkan," katanya.
Mengakhiri penyampaiannya, Najmul mengajak seluruh unsur legislatif dan eksekutif untuk terus memperkuat sinergi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Menurutnya, kolaborasi yang terjalin selama ini merupakan modal penting untuk menghadirkan kebijakan yang efektif, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Lombok Utara. (Gar/Hms)
