Sumbawa Besar, GaungNUSRAonline
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa terus mengintensifkan upaya pengentasan kemiskinan. Kali ini, dengan mengedepankan program pemberdayaan masyarakat dan pendampingan. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dibandingkan bantuan tunai, karena mendorong kemandirian dan keberlanjutan ekonomi keluarga.
Sekretaris Bapperida Kabupaten Sumbawa, Dwi Rahayu Ratih Wulandari, mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah daerah tengah menjalin kerja sama dengan tiga perguruan tinggi, yakni Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), STIKES Griya Husada, dan Universitas Samawa (Unsa). Kolaborasi tersebut difokuskan pada program pemberdayaan masyarakat melalui bantuan produktif yang disertai pendampingan langsung.
“Bantuan yang diberikan bukan berupa uang tunai, melainkan sarana produksi seperti bibit ikan, kolam, bibit sayuran, dan polybag. Masyarakat juga diberikan pelatihan mulai dari pembuatan kolam, perawatan ikan, hingga teknik menanam dan merawat sayuran,” jelasnya, Kamis (16/4).
Dalam pelaksanaannya, masyarakat penerima manfaat akan didampingi oleh mahasiswa dari ketiga perguruan tinggi tersebut. Pendampingan ini diharapkan mampu memastikan program berjalan optimal, sekaligus mengubah pola pikir masyarakat agar lebih mandiri.
Program ini secara khusus menyasar kaum ibu sebagai ujung tombak ketahanan pangan keluarga. Dengan memanfaatkan pekarangan rumah, para ibu didorong untuk mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri, tanpa harus meninggalkan rumah.
“Tujuan sebenarnya adalah memastikan ketahanan pangan dan gizi keluarga tetap terjamin,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dwi Rahayu menjelaskan, apabila hasil budidaya ikan maupun sayuran melebihi kebutuhan rumah tangga, maka dapat dijual untuk menambah pendapatan keluarga. Skema ini dirancang agar bantuan yang diberikan tidak habis dikonsumsi, tetapi dapat terus diproduksi dan memberikan manfaat berkelanjutan.
Menurutnya, pola bantuan tunai yang selama ini umum diberikan dinilai kurang efektif, karena kerap tidak tepat sasaran dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, pendekatan berbasis pemberdayaan dan pendampingan menjadi solusi yang lebih strategis.
Selain sektor ketahanan pangan, pemerintah daerah juga melakukan intervensi di berbagai bidang lain. Di sektor pendidikan, misalnya, biaya sekolah dari tingkat PAUD hingga SMP telah digratiskan. Meski demikian, masih terdapat kekurangan fasilitas seperti ruang belajar, mebeler, dan alat bantu pendidikan lainnya.
Di bidang ketenagakerjaan, pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) juga menjadi salah satu instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan. Dengan keterampilan yang diperoleh, masyarakat diharapkan mampu membuka usaha mandiri.
“Di satu sisi, mereka bisa keluar dari kemiskinan. Di sisi lain, mereka juga berpotensi membuka lapangan kerja baru,” katanya.
Sementara itu, di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemerintah memberikan bantuan permodalan kepada pelaku usaha. Program ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus menyerap tenaga kerja.
Namun demikian, ia mengakui bahwa tantangan utama dari berbagai program bantuan tersebut adalah kurangnya keberlanjutan. Banyak bantuan yang tidak berkembang karena tidak disertai pendampingan yang memadai.
Untuk mengatasi hal itu, Bapperida berencana menggelar Training of Trainers (TOT) bekerja sama dengan lembaga non-pemerintah (NGO). Pelatihan ini akan difokuskan pada peningkatan kapasitas para pendamping, baik di sektor pengentasan kemiskinan, Program Keluarga Harapan (PKH), UMKM, pertanian, maupun perikanan.
Melalui langkah tersebut, diharapkan para pendamping mampu membantu mengubah pola pikir masyarakat agar lebih produktif dan tidak bergantung pada bantuan semata.
“Minimal dengan bantuan dan pendampingan yang diberikan, kebutuhan keluarga bisa dipenuhi secara mandiri, atau setidaknya mampu menekan pengeluaran,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah semata. Dibutuhkan sinergi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah desa dan masyarakat itu sendiri. (Gar)
