Sumbawa Barat, GaungNUSRA0nline
Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat, terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), khususnya yang dinilai meresahkan masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk memastikan setiap laporan warga dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan humanis.
Sekretaris Dinas Sosial Sumbawa Barat, Andy Suwandy, mengatakan penanganan ODGJ menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pihaknya, terutama bagi ODGJ yang terlantar atau tidak memiliki keluarga yang mendampingi.
“Penertiban ODGJ merupakan bagian dari tugas kami, khususnya bagi yang tidak memiliki keluarga. Sementara yang memiliki keluarga dan berdomisili di wilayah ini menjadi kewenangan Dinas Kesehatan melalui puskesmas,” ujarnya, Rabu (15/4).
Ia menegaskan, penanganan ODGJ tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus melibatkan koordinasi antarinstansi, termasuk tenaga kesehatan dan pemerintah desa, agar penanganan lebih komprehensif.
Sementara itu, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Sumbawa Barat, Wardi, menjelaskan bahwa munculnya perilaku agresif ODGJ di ruang publik sering kali dipicu oleh lingkungan sekitar. Karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih bijak dalam bersikap dan tidak memicu reaksi yang dapat memperburuk kondisi mereka.
“ODGJ umumnya bersifat reaktif. Mereka akan merespons jika ada rangsangan dari luar. Jika tidak dipicu, mereka tidak akan mengganggu,” jelasnya.
Untuk mempercepat penanganan laporan masyarakat, Dinas Sosial telah membentuk Tim Respons Cepat yang siap turun ke lapangan setiap kali menerima aduan. Tim ini bertugas melakukan identifikasi, penjangkauan, hingga penanganan lebih lanjut terhadap ODGJ yang dilaporkan.
“Kami berterima kasih atas setiap laporan masyarakat. Itu sangat membantu kami dalam melakukan penanganan,” kata Wardi.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan keberadaan ODGJ yang membutuhkan penanganan, baik secara medis maupun sosial. Pendekatan yang dilakukan, lanjutnya, tetap mengedepankan prinsip kemanusiaan dan melibatkan keluarga apabila memungkinkan.
Selain itu, jika ditemukan ODGJ yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, seperti mengemis atau memulung secara meresahkan, Dinas Sosial akan melakukan pendekatan persuasif hingga penertiban sesuai prosedur.
Wardi menambahkan, data ODGJ yang dimiliki Dinas Sosial telah terintegrasi dengan data Puskesmas, sehingga memudahkan proses pemantauan dan penanganan di lapangan. Sinergi ini juga melibatkan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di tingkat desa.
Hingga April 2026, Dinas Sosial Sumbawa Barat mencatat telah melakukan empat kali proses pemulangan ODGJ terlantar ke daerah asalnya melalui mekanisme reunifikasi antarwilayah. Proses ini dilakukan dengan koordinasi lintas daerah untuk menemukan keluarga dan mengembalikan ODGJ ke lingkungan asalnya.
“Pada Maret lalu kami juga telah memulangkan ODGJ ke Sumbawa untuk ditindaklanjuti dan dicarikan alamat keluarganya oleh Dinas Sosial setempat,” pungkasnya. (Gbw)
