Sumbawa Besar, GaungNUSRA Online
Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus mematangkan persiapan pelaksanaan verifikasi dan validasi (verivali) data kemiskinan, yang menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung program pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di daerah. Hingga saat ini, proses verivali belum dimulai karena pemerintah masih menyelesaikan sejumlah tahapan persiapan, mulai dari penyusunan standar operasional prosedur (SOP), pembentukan tim, hingga penyelarasan pola kerja lintas sektor.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, Drs Iwan Sofian, mengatakan pelaksanaan verivali akan diawali dengan rapat koordinasi yang melibatkan seluruh unsur terkait. Langkah tersebut dinilai penting agar proses pendataan berjalan seragam dan menghasilkan data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah daerah.
“Verifikasi dan validasi data kemiskinan belum dimulai karena akan diawali dengan rapat koordinasi terlebih dahulu. Saat ini seluruh persiapan sedang kami finalkan. SOP sudah kami siapkan, termasuk draft pembentukan tim, sasaran kegiatan, dan kerangka kerja yang akan menjadi pedoman pelaksanaan di lapangan,” ujar Iwan, Senin (15/6).
Menurutnya, verivali data kemiskinan bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial semata. Kegiatan tersebut akan melibatkan seluruh elemen pemerintahan hingga tingkat desa, sehingga diperlukan kesamaan persepsi dan komitmen bersama dalam pelaksanaannya.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah menginginkan seluruh unsur bergerak secara terpadu, mulai dari pemerintah desa, kecamatan, hingga organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Dengan demikian, data yang dihasilkan nantinya benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat.
“Ke depan, dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi ini bukan hanya Dinas Sosial yang bergerak. Kepala desa, camat, perangkat daerah, dan seluruh pihak terkait akan terlibat. Kita ingin semua bergerak bersama sehingga data yang dihasilkan benar-benar valid dan bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.
Iwan menuturkan, pelaksanaan verivali juga diarahkan untuk mendukung program prioritas Bupati Sumbawa dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem. Karena itu, proses pendataan tidak hanya berfokus pada pembaruan data, tetapi juga harus mampu mengidentifikasi bentuk intervensi yang tepat bagi masyarakat yang membutuhkan.
Menurutnya, hasil verifikasi nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan program-program yang dapat langsung menyentuh kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin. Untuk itu, Dinas Sosial terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumbawa.
“Kami sedang mengolaborasikan berbagai program agar sejalan dengan upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. Koordinasi dengan Bappeda dan perangkat daerah lainnya terus dilakukan agar program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Selain mematangkan persiapan teknis, Dinas Sosial juga mulai melakukan sosialisasi kepada pemerintah desa terkait rencana pelaksanaan verivali. Bahkan, sejumlah desa telah meminta Dinas Sosial turun langsung untuk memberikan penjelasan mengenai mekanisme dan tujuan kegiatan tersebut.
“Kami juga sedang melakukan sosialisasi. Ada beberapa desa yang mengundang kami secara langsung untuk menjelaskan rencana verifikasi dan validasi data kemiskinan. Ini menunjukkan adanya dukungan dan antusiasme dari pemerintah desa untuk menyukseskan program ini,” kata Iwan.
Ia menegaskan, sejauh ini tidak ada kendala berarti dalam proses persiapan. Namun demikian, pemerintah masih membahas sejumlah opsi terkait fokus pelaksanaan program agar hasilnya lebih efektif dan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
Menurut Iwan, sebelumnya sempat muncul wacana untuk memusatkan pelaksanaan verivali pada sejumlah kecamatan dan desa yang dinilai memiliki tingkat kerentanan kemiskinan lebih tinggi. Namun, setelah dilakukan pembahasan bersama Bappeda dan berbagai pihak terkait, pendekatan tersebut masih terus dikaji.
Saat ini, pemerintah daerah sedang melakukan pendalaman terhadap berbagai program pengentasan kemiskinan yang telah dialokasikan melalui anggaran daerah. Tujuannya agar hasil verivali nantinya dapat terhubung langsung dengan program intervensi yang tersedia dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami sedang membedah berbagai program pengentasan kemiskinan yang ada, agar bisa menjawab secara langsung kebutuhan masyarakat. Yang terpenting adalah bagaimana program yang sudah dianggarkan dapat berjalan efektif dan sejalan dengan harapan Bupati serta kebutuhan masyarakat ke depan,” jelasnya. (Gar)
