Sumbawa Besar, GaungNUSRA
Pemerintah Kabupaten Sumbawa, memperkuat tata kelola data daerah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa membuka Forum Satu Data Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 di Aula Madilaoe ADT Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (10/9).
Forum tersebut mempertemukan sejumlah pemangku kepentingan di lingkungan Pemkab Sumbawa untuk membahas pengelolaan data daerah secara terpadu. Pemerintah daerah mendorong setiap perangkat daerah menggunakan data yang akurat, mutakhir, seragam, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menyusun kebijakan maupun program pembangunan.
Sekda Sumbawa dalam arahannya menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat menyusun kebijakan pembangunan hanya berdasarkan perkiraan. Pemerintah daerah membutuhkan data yang menggambarkan kondisi masyarakat dan berbagai persoalan di lapangan secara objektif.
“Data bukan sekadar angka dan informasi, tetapi menjadi dasar penting dalam menentukan arah kebijakan dan mengukur keberhasilan pembangunan. Karena itu, kualitas data harus menjadi perhatian bersama,” tegas Sekda di hadapan peserta forum.
Menurut Sekda, pemerintah daerah menggunakan data pada hampir seluruh tahapan pembangunan. Perangkat daerah memerlukan data ketika menyusun perencanaan, menetapkan target program, mengalokasikan anggaran, menjalankan kegiatan, hingga mengukur capaian pembangunan.
Karena itu, Pemkab Sumbawa meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) membangun sistem pengelolaan data yang lebih tertib. Setiap OPD tidak cukup hanya mengumpulkan data, tetapi juga harus memastikan proses pengolahan dan penyajiannya mengikuti standar yang telah ditetapkan.
Sekda juga mendorong perangkat daerah memperkuat koordinasi lintas sektor. Ia menilai perbedaan sumber, format, definisi, maupun metode pengumpulan data dapat menghambat pemerintah ketika menggunakan data untuk menyusun kebijakan.
Penerapan kebijakan Satu Data, kata dia, membutuhkan komitmen seluruh unsur pemerintahan. OPD hingga pemerintah kecamatan harus menjalankan peran masing-masing agar pemerintah daerah memiliki basis data yang terintegrasi.
“Sinergi dan kesamaan persepsi menjadi penting dalam penerapan Satu Data. Jangan sampai masing-masing perangkat daerah berjalan sendiri-sendiri sehingga menghasilkan data yang berbeda untuk objek yang sama,” ujarnya.
Forum Satu Data Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 juga menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk membahas berbagai persoalan teknis dan operasional dalam pengelolaan data. Peserta forum dapat menyampaikan kendala yang mereka hadapi sekaligus mencari pola penyelesaian secara bersama-sama.
Pemkab Sumbawa mengarahkan forum tersebut agar tidak berhenti pada agenda koordinasi. Pemerintah daerah mendorong peserta menghasilkan langkah konkret untuk memperbaiki proses pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran, serta pemanfaatan data di masing-masing perangkat daerah.
Data yang terkelola secara terpadu akan membantu pemerintah menyusun program berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Perangkat daerah juga dapat menggunakan basis data yang sama ketika menetapkan sasaran program dan mengukur dampak kebijakan.
Forum tersebut menghadirkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa sebagai pembina data. Selain itu, para kepala perangkat daerah se-Kabupaten Sumbawa, para camat se-Kabupaten Sumbawa, serta unsur terkait lainnya turut mengikuti kegiatan tersebut.
Keterlibatan BPS dan seluruh perangkat daerah menjadi bagian penting dalam membangun keseragaman pengelolaan data. Pemerintah Kabupaten Sumbawa menempatkan koordinasi antarinstansi sebagai salah satu kunci untuk menjaga kualitas data yang digunakan dalam proses pemerintahan dan pembangunan.
Melalui forum itu, Pemkab Sumbawa juga mendorong perangkat daerah memperkuat pemanfaatan data dalam setiap tahapan pembangunan. Pemerintah daerah menargetkan penggunaan data yang lebih terukur dalam menyusun kebijakan, menetapkan prioritas, serta mengawal pelaksanaan program di berbagai sektor. (Gam)
