Sumbawa Besar, GaungNUSRA Online
Kondisi infrastruktur di Kecamatan Ropang, menuai sorotan keras dari LSM Gentar Alam (Sumbawa Green Action). Organisasi tersebut bahkan mengancam akan menggerakkan massa untuk mendatangi Pemerintah Kabupaten Sumbawa, apabila kerusakan jalan dan jembatan di wilayah itu tidak segera ditangani.
Ketua LSM Gentar Alam, Aldiansyah ST, menilai pemerintah daerah terkesan lamban dalam merespons kerusakan infrastruktur yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Padahal, Kecamatan Ropang merupakan salah satu wilayah penopang sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Sumbawa.
Menurutnya, kerusakan jalan utama yang dipenuhi lubang dan lumpur telah menghambat aktivitas ekonomi warga, khususnya distribusi hasil pertanian seperti padi dan kopi.
“Biaya transportasi hasil panen melonjak hingga 30 persen. Distribusi terganggu, bahkan akses masyarakat menuju sekolah dan puskesmas ikut terdampak. Kami sudah berada di titik jenuh,” tegas Aldiansyah, Rabu (20/5).
Tidak hanya jalan, kondisi jembatan kayu penghubung menuju Desa Lawin, Labangkar, dan Ranan juga disebut dalam kondisi memprihatinkan dan nyaris roboh. Jembatan yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat itu dinilai sudah tidak layak digunakan dan membutuhkan pembangunan permanen.
Persoalan tersebut sebelumnya telah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Kabupaten Sumbawa pada Selasa (19/5). Dalam rapat itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sumbawa, Much Sofyan ST, menyampaikan bahwa pembangunan jembatan belum dapat direalisasikan tahun ini, karena keterbatasan anggaran.
Pemerintah daerah disebut baru mengalokasikan sekitar Rp500 juta untuk penanganan ruas jalan di Kecamatan Ropang dari total kebutuhan anggaran infrastruktur sebesar Rp5,21 miliar.
Pernyataan tersebut memicu kekecewaan masyarakat dan LSM Gentar Alam. Aldiansyah menilai pemerintah tidak menempatkan Kecamatan Ropang sebagai prioritas pembangunan, padahal wilayah tersebut memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah.
“Kecamatan Ropang adalah wilayah vital bagi pertumbuhan ekonomi Sumbawa. Kalau daerah ini tidak dianggap prioritas, berarti ada yang salah dalam kebijakan penganggaran pemerintah,” ujarnya.
LSM Gentar Alam bersama masyarakat kemudian menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah. Mereka meminta status darurat jalan segera ditetapkan di Kecamatan Ropang, disertai percepatan perbaikan akses menuju Desa Lawin, Labangkar, dan Ranan.
Selain itu, mereka juga mendesak perusahaan tambang dan investor yang beroperasi di wilayah Ropang ikut bertanggung jawab terhadap perbaikan infrastruktur dengan kontribusi pembiayaan sekitar 30 hingga 50 persen.
Aldiansyah menegaskan, apabila tuntutan tersebut tidak segera direspons, pihaknya siap menggelar aksi massa sebagai bentuk protes terhadap pemerintah daerah.
“Kalau Ropang terus diabaikan, kami akan turun bersama masyarakat untuk menuntut perhatian pemerintah. Jangan sampai kemarahan warga justru berdampak pada stabilitas daerah dan iklim investasi,” tegasnya. (Gam)
