Sumbawa Besar, GaungNUSRAonline
Harapan warga Karang Sawo Dusun Po' Desa Kalimango Kecamatan Alas untuk bertemu langsung dengan "Putra Daerah" yang kini duduk di kursi pemerintahan pusat, akhirnya menemui titik terang. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah, dijadwalkan menyambangi lokasi kebakaran dahsyat yang menghanguskan puluhan rumah warga di wilayah tersebut.
Rencana kunjungan ini merupakan respons cepat atas surat terbuka yang dilayangkan warga Karang Sawo pasca-musibah yang terjadi pada Minggu, 22 Februari 2026 lalu. Dalam surat penuh harapan tersebut, warga memohon kehadiran Fahri Hamzah sebagai sosok yang dianggap mampu membuka jalan solusi. Khususnya dalam upaya rekonstruksi pemukiman korban yang kini telah rata dengan tanah.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten Sumbawa, Dian Sidharta ST MM, Rabu (1/4), mengatakan bahwa kunjungan kerja (Kunker) Wamen PKP di Bumi Samawa akan berlangsung pada Sabtu, 4 April 2026 mendatang.
"Salah satu agenda prioritas Wamen PKP adalah menyambangi warga di Desa Kalimango. Beliau ingin melihat secara langsung kondisi riil lapangan dan pemukiman pasca-kebakaran akhir Februari lalu," ujar Dian Sidharta.
Kehadiran Fahri Hamzah di lokasi bencana tidak hanya sekadar kunjungan seremonial. Menurut Dian, peninjauan langsung ini bertujuan agar Kementerian PKP dapat merumuskan langkah-langkah strategis, serta program kongkret dalam menangani dampak bencana. Terutama terkait pembangunan kembali rumah layak huni bagi para korban.
Bagi warga Kalimango, sosok Fahri Hamzah adalah representasi harapan. Dalam suratnya, mereka menyebutkan bahwa kehadiran sang Wamen akan menjadi "penguat" dan penyemangat bagi masyarakat untuk bangkit dari duka mendalam.
"Kehadiran Bapak akan menjadi harapan baru dan pembuka jalan bagi bantuan, khususnya dalam upaya pembangunan kembali rumah kami yang terdampak," tulis perwakilan warga dalam surat terbuka tersebut.
Kunker ini juga menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk mensinkronkan data kerusakan dengan kebijakan bantuan dari pusat. Sejak musibah terjadi, para korban diketahui masih bertahan dalam kondisi yang memprihatinkan. Sehingga, intervensi dari Kementerian PKP sangat dinantikan. (Gad)
