Sumbawa Barat, GaungNUSRA
Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sumbawa Barat mengambil langkah cepat menyikapi polemik terkait data penerima manfaat program Kartu KSB Maju. Pemutakhiran data penerima bantuan sosial (bansos) kini menjadi fokus utama guna memastikan bantuan pemerintah benar-benar menyasar masyarakat yang berhak menerima.
Kepala Dinas Sosial Sumbawa Barat, Kamaluddin, menyampaikan bahwa validasi data faktual di lapangan menjadi kunci dalam menjaga ketepatan sasaran program sosial. Hal ini dilakukan menyusul munculnya sorotan masyarakat terkait adanya warga yang dinilai masih mampu namun tercatat sebagai penerima bantuan.
“Kami melakukan pemutakhiran data setiap tanggal 15 setiap bulannya,” ujar Kamaluddin saat dikonfirmasi, Kamis (25/6).
Ia menjelaskan, proses penentuan penerima bantuan tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Dinsos hanya bertugas melakukan pendataan, verifikasi lapangan, serta mengirimkan data hasil pengecekan kepada pemerintah pusat.
Adapun penentuan status penerima manfaat dilakukan melalui sistem elektronik milik Kementerian Sosial (Kemensos). Sistem tersebut akan melakukan pengolahan data berdasarkan 34 indikator penilaian untuk menentukan kategori desil masyarakat.
“Sistem kementerian yang menentukan status desil seseorang melalui 34 kriteria khusus,” jelasnya.
Kamaluddin memastikan mekanisme digital tersebut dirancang agar proses penyaluran bansos berjalan secara objektif dan mengurangi potensi intervensi dalam penetapan penerima bantuan.
“Sistem memproses seluruh data secara objektif, sehingga tidak ada faktor kedekatan maupun intervensi,” tegasnya.
Menanggapi adanya laporan terkait warga pemilik rumah bertingkat di kawasan Dasan Anyar yang masuk dalam kategori Desil 1 atau kelompok sangat miskin, Dinsos KSB memastikan akan melakukan pengecekan langsung ke lokasi.
“Kalau ada temuan seperti itu, tim kami akan turun melakukan verifikasi ulang,” katanya.
Untuk mempercepat tindak lanjut terhadap berbagai laporan masyarakat, Dinsos Sumbawa Barat juga telah membuka kanal pengaduan melalui layanan WhatsApp. Layanan tersebut terhubung dengan seluruh bidang yang menangani urusan jaminan sosial dan rehabilitasi sosial.
“Semua bidang bisa mengakses laporan warga, sehingga penanganan persoalan dapat dilakukan lebih cepat,” pungkas Kamaluddin.
