Mataram, GaungNUSRA
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) Infrastruktur untuk mempercepat penanganan kerusakan jalan provinsi. Tim tersebut disiagakan selama 24 jam guna merespons setiap laporan masyarakat dan melakukan verifikasi lapangan dalam waktu paling lambat satu hari setelah pengaduan diterima.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan pembentukan TRC Infrastruktur merupakan langkah pemerintah daerah untuk memastikan kondisi jalan provinsi tetap layak dilalui masyarakat. Selama ini, kata dia, perhatian pemerintah lebih banyak tertuju pada pembangunan dan peningkatan jalan, sementara aspek pemeliharaan belum memiliki sistem yang terintegrasi.
"Alhamdulillah, kita meluncurkan platform TRC Infrastruktur ini untuk memastikan fasilitas jalan bagi masyarakat tetap layak," ujar Iqbal usai peluncuran TRC Infrastruktur di Kantor Balai Pemeliharaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) NTB di Mataram, Selasa (21/7).
Menurut Iqbal, tim tersebut akan bertanggung jawab melakukan pemeliharaan terhadap sekitar 1.500 kilometer jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi NTB. Dari total panjang jalan itu, sekitar 500 kilometer berada di Pulau Lombok dan 1.000 kilometer berada di Pulau Sumbawa.
Ia mengakui kebutuhan anggaran pemeliharaan jalan masih belum sepenuhnya terpenuhi. Karena itu, pemerintah provinsi berupaya memperkuat pendanaan secara bertahap dalam tiga tahun ke depan, termasuk melalui dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan Instruksi Presiden tentang Jalan Daerah (IJD).
Selain dukungan anggaran, pemerintah juga telah menyiapkan sumber daya manusia dan peralatan pendukung. Anggota TRC direkrut dari Balai Pemeliharaan Jalan dengan standar pelayanan yang ditingkatkan agar mampu memberikan respons cepat terhadap setiap laporan masyarakat.
Saat ini, Pemerintah Provinsi NTB memiliki 15 unit alat berat senilai sekitar Rp30 miliar yang berasal dari hibah sejumlah kementerian. Di samping itu, pemerintah juga mengalokasikan tambahan anggaran sekitar Rp3 miliar untuk mendukung kegiatan pemeliharaan jalan.
Iqbal menegaskan seluruh anggota TRC telah mulai bekerja di sejumlah lokasi yang mengalami kerusakan. Ia juga mengajak masyarakat berpartisipasi dengan menyampaikan laporan melalui kanal pengaduan yang disediakan, termasuk media sosial resmi Gubernur NTB maupun Pemerintah Provinsi NTB.
Menurutnya, setiap laporan yang masuk akan segera diverifikasi. Jika kerusakan tersebut berada pada ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, tim akan langsung melakukan penanganan sesuai tingkat kerusakan.
"Setiap ada pengaduan kerusakan jalan, maksimal dalam waktu 24 jam tim TRC sudah harus berada di lapangan untuk melakukan verifikasi sehingga penanganan bisa dilakukan secepat mungkin," katanya.
Ia menekankan kecepatan penanganan infrastruktur sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat sehari-hari, mulai dari akses menuju sekolah, fasilitas kesehatan, hingga kegiatan ekonomi.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR-PKP NTB, Lalu Kusuma Wijaya, menjelaskan tugas TRC tidak hanya memperbaiki permukaan jalan yang rusak, tetapi juga menangani saluran drainase, cekungan jalan, kerusakan akibat kendaraan bertonase berlebih, hingga pembersihan bahu jalan.
Menurutnya, sejauh ini tim telah memverifikasi sekitar 20 titik kerusakan jalan di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Sejumlah lokasi bahkan telah memasuki tahap pemeliharaan.
Beberapa ruas yang menjadi prioritas penanganan antara lain jalan di depan RSUD Sumbawa, kawasan Lancing dan Sekotong di Lombok bagian selatan, Kabupaten Sumbawa Barat, Moyo Hilir, Tambora, Wera, serta ruas Kediri–Kuripan.
Kusuma memperkirakan kebutuhan anggaran untuk menangani berbagai titik kerusakan tersebut mencapai belasan miliar rupiah. Karena itu, penanganan dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia.
TRC Infrastruktur terdiri atas lima tim, masing-masing dua tim bertugas di Pulau Lombok dan tiga tim di Pulau Sumbawa. Setiap tim beranggotakan 15 personel dari Balai Pemeliharaan Jalan yang disiapkan untuk memberikan layanan cepat dalam menjaga kondisi jalan provinsi tetap aman dan nyaman bagi masyarakat. (Ant)
