Sumbawa Besar, GaungNUSRA
Fraksi Demokrat PPP Pembangunan DPRD Kabupaten Sumbawa meminta pemerintah daerah memastikan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Fraksi Demokrat PPP Pembangunan dalam rapat paripurna DPRD Sumbawa, Rabu (23/9). Rapat paripurna membahas penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2026.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Sumbawa Gitta Liesbano SH MKn bersama Wakil Ketua, Zulfikar Demitri SH MH. Hadir pula Wakil Bupati Sumbawa, Drs H Mohamad Ansori, Sekda Sumbawa, Dr H Budi Prasetyo, unsur Forkopimda, pimpinan SKPD, camat, serta undangan lainnya.
Juru bicara Fraksi Demokrat PPP Pembangunan, Ahmad Nawawi, mengatakan perubahan APBD harus merespons dinamika fiskal daerah sekaligus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Fraksi juga meminta pemerintah memperkuat efisiensi dan memastikan setiap perubahan anggaran memiliki manfaat langsung bagi pelayanan publik.
Dari sisi pendapatan, rancangan perubahan APBD mencatat kenaikan sebesar Rp45,83 miliar atau 2,42 persen sehingga menjadi sekitar Rp1,94 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik Rp108,36 juta atau 0,04 persen menjadi Rp251,59 miliar.
Fraksi Demokrat PPP Pembangunan menyoroti penurunan pendapatan dari sektor retribusi daerah. Fraksi meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi agar perubahan tersebut tidak mengganggu kemampuan daerah dalam membiayai pelayanan publik.
Fraksi juga mencermati penyesuaian pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), termasuk Puskesmas dan RSUD. Pendapatan tersebut dialihkan ke komponen PAD lain yang sah sesuai rekomendasi BPK RI atas LKPD 2025.
Menurut fraksi, penyesuaian tersebut tetap harus menjaga fleksibilitas operasional fasilitas kesehatan sehingga perubahan mekanisme pengelolaan pendapatan tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, pendapatan transfer meningkat Rp36,77 miliar atau 2,25 persen menjadi sekitar Rp1,69 triliun. Pos pendapatan daerah yang sah lainnya juga mengalami peningkatan cukup besar, yakni 74,47 persen atau sekitar Rp8,94 miliar menjadi Rp20,95 miliar. Kenaikan tersebut antara lain berasal dari bagian laba bersih AMNT tahun 2025.
Dari sisi belanja, rancangan perubahan APBD 2026 mengalami peningkatan Rp224,51 miliar atau 11,70 persen menjadi sekitar Rp2,14 triliun.
Belanja operasi naik Rp165,75 miliar atau 10,41 persen menjadi sekitar Rp1,76 triliun. Fraksi meminta pemerintah memastikan kebutuhan belanja yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat tetap terpenuhi.
Fraksi juga menyoroti pentingnya pemberian insentif secara tepat waktu bagi petugas pemungut pajak dan retribusi. Selain itu, pemerintah diminta memperhatikan kebutuhan pembayaran kekurangan BPJS Kesehatan serta jaminan kecelakaan dan kematian bagi kelompok pekerja rentan.
Belanja modal juga meningkat cukup signifikan. Kenaikannya mencapai Rp51,93 miliar atau 103,12 persen sehingga menjadi sekitar Rp102,28 miliar.
Fraksi Demokrat PPP Pembangunan meminta peningkatan belanja modal tersebut diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dan memiliki manfaat langsung terhadap aktivitas ekonomi maupun pelayanan publik.
Pada sektor pembiayaan, penerimaan pembiayaan bertambah Rp176,68 miliar menjadi Rp201,68 miliar. Seluruh tambahan penerimaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya untuk menutup defisit anggaran. Dengan skema tersebut, SiLPA tahun berjalan diproyeksikan menjadi nihil.
Fraksi juga mencermati penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa pada PT BPR NTB untuk mendukung program UPLAND. Fraksi meminta anggaran tersebut diarahkan dan disesuaikan dengan kebutuhan operasional serta belanja modal program UPLAND.
Memasuki akhir tahun anggaran, Fraksi Demokrat PPP Pembangunan menyampaikan lima hal yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.
Pertama, fraksi meminta pemerintah menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp20,01 miliar untuk penanganan keadaan darurat serta memberikan bantuan yang layak kepada warga terdampak bencana longsor di Lawang Tua dan Lantung.
Kedua, pemerintah diminta mempercepat penanganan jalan rusak. Fraksi menyoroti kerusakan jalan yang disebut mencapai sekitar 951,57 kilometer.
Sejumlah ruas yang menjadi perhatian antara lain Labuhan Kuris-Tanjung Bila, Penyaring-Dusun Baru, Sebewe-Lu Air, Langam-Mamak, Samapuin-Perate, jalan antardesa di Kecamatan Ropang, koneksi jalan lingkar Mapin Beru, jalan dalam kota, akses menuju Dusun Labuhan Jontal, Teluk Santong, hingga Plampang.
Fraksi juga menyoroti ruas Langam-Mamak yang disebut belum mendapat penanganan selama 27 tahun.
Ketiga, fraksi meminta pemerintah memastikan ketersediaan obat-obatan esensial di Puskesmas setelah penerapan mekanisme BLUD. Fraksi juga mendesak penyelesaian sisa kebutuhan anggaran BPJS Kesehatan dan kuota Universal Health Coverage (UHC) agar masyarakat kurang mampu tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan.
Keempat, pemerintah diminta memperluas pembangunan infrastruktur berskala lingkungan dengan pola padat karya. Salah satu kegiatan yang disoroti yakni pembersihan saluran drainase perkotaan yang dapat melibatkan masyarakat sekaligus memberikan manfaat langsung bagi lingkungan.
Kelima, pemerintah diminta mempercepat distribusi bantuan sarana produksi pertanian sebelum musim tanam berlangsung. Fraksi juga meminta pemerintah memastikan alokasi operasional program UPLAND mendukung pengembangan komoditas pertanian dataran tinggi.
Dalam pandangan umumnya, fraksi menyatakan dapat menerima dan menyetujui pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2026 untuk dilanjutkan sesuai tahapan pembahasan di DPRD. (Gam)
