Sumbawa Besar, GaungNUSRA
Pemerintah Kabupaten Sumbawa memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mempercepat pencegahan dan penurunan stunting. Pemerintah daerah mendorong gerakan orang tua asuh tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan, tetapi juga memastikan setiap intervensi memiliki sasaran, pelaksanaan, pemantauan, dan hasil yang terukur.
Penguatan koordinasi itu dibahas dalam pertemuan lintas sektor yang berlangsung di Ruang Rapat Bapperida Kabupaten Sumbawa, Kamis (27/8). Wakil Bupati Sumbawa, Drs H Mohamad Ansori, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan unsur terkait memperkuat peran masing-masing dalam menangani persoalan stunting.
Wabup menegaskan, pemerintah tidak dapat menangani stunting hanya melalui satu instansi. Persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Karena menyangkut pemenuhan gizi, kesehatan ibu dan anak, pola asuh, hingga kondisi sosial dan lingkungan keluarga.
“Kalau kita sudah merencanakan, hasilnya harus kita lihat. Tidak bisa menunggu. Karena itu, perlu evaluasi dan monitoring secara rutin,” ujar Wabup.
Ia meminta koordinasi lintas sektor berlangsung secara berkala dengan dukungan pelaporan yang jelas. Setiap pelaksana program, harus menyampaikan perkembangan intervensi di lapangan. Sehingga pemerintah dapat mengetahui capaian, sekaligus mengidentifikasi persoalan yang masih membutuhkan penanganan.
Menurut Wabup, pemerintah perlu menggunakan hasil pemantauan sebagai dasar dalam menentukan langkah berikutnya. Intervensi yang belum memberikan perubahan harus dievaluasi dan diperkuat, sedangkan program yang berjalan efektif perlu dipertahankan dan dikembangkan.
Wabup juga meminta setiap OPD dan unsur terkait menunjuk personel yang bertanggung jawab secara konsisten, dalam program penanganan stunting. Ia menilai pergantian petugas secara terus-menerus dapat mengganggu kesinambungan komunikasi, pemantauan, serta pengelolaan data.
“Harus ada orang yang betul-betul melihat data, memantau perkembangan, dan terus berkomunikasi. Jangan sampai ketika survei dilakukan kita justru kaget dengan hasilnya,” katanya.
Ia mengingatkan, penanganan stunting tidak cukup dengan membagikan telur, susu, atau bantuan makanan. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus memberikan perhatian sejak fase sebelum kehamilan, masa kehamilan, ibu menyusui, hingga masa tumbuh kembang anak.
Karena itu, Wabup meminta seluruh kegiatan yang dilakukan pemerintah maupun mitra pembangunan dicatat dan diintegrasikan ke dalam upaya percepatan penurunan stunting. Pemerintah dapat menggunakan data tersebut, untuk melihat intervensi yang telah berjalan sekaligus menyusun kebutuhan penanganan selanjutnya.
Dalam pertemuan itu, Wabup juga menyoroti optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mendorong pemerintah dan pihak terkait memperluas keberadaan dapur MBG di Kabupaten Sumbawa, agar manfaat program tersebut dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
Selain pemerintah daerah, Wabup mengajak sektor swasta, badan usaha milik daerah (BUMD), dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, TNI, Polri, perbankan, dan unsur masyarakat lainnya mengambil bagian dalam gerakan orang tua asuh.
Keterlibatan berbagai sektor, kata dia, dapat memperluas dukungan kepada keluarga yang membutuhkan perhatian dalam pemenuhan gizi dan kesehatan anak. Masing-masing pihak dapat memberikan kontribusi sesuai kapasitas dan sumber daya yang dimiliki.
“Kalau kita keroyok bersama, gotong royong, saya yakin persoalan ini bisa kita atasi,” tegasnya.
Wabup meminta hasil pertemuan lintas sektor tidak berhenti sebagai kesepakatan di ruang rapat. Ia mendorong setiap pihak menyusun bentuk kontribusi secara jelas, termasuk menentukan sasaran penerima manfaat, pelaksana kegiatan, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi.
Ia menekankan pentingnya mengukur keberhasilan program berdasarkan perubahan yang terjadi di masyarakat. Pemerintah, menurutnya, tidak boleh hanya menghitung jumlah kegiatan yang terlaksana tanpa melihat dampak intervensi terhadap keluarga dan anak yang menjadi sasaran.
“Bukan hanya kegiatan yang kita hitung, tetapi dampaknya. Apa yang sudah dilakukan harus bisa dilihat hasilnya dan menjadi dasar untuk menentukan langkah selanjutnya,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa selanjutnya mendorong koordinasi tersebut menjangkau tingkat desa dan keluarga. Setiap pemangku kepentingan diharapkan memperkuat pemantauan data, menjaga kesinambungan komunikasi, serta menjalankan intervensi sesuai sasaran yang telah ditetapkan. (Gac)
