Sumbawa Besar, GaungNUSRA
Pemerintah Kabupaten Sumbawa menjajaki kerja sama dengan PT BPR NTB Perseroda dalam penyaluran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk PPPK paruh waktu. Kerja sama tersebut diharapkan mampu menghadirkan sistem pembayaran gaji yang lebih efektif, aman, dan terintegrasi sekaligus memperluas layanan keuangan daerah.
Rencana tersebut dibahas dalam pertemuan antara Wakil Bupati Sumbawa, Drs H Mohamad Ansori, dengan jajaran direksi PT BPR NTB Perseroda di Aula H Hasan Usman, Lantai I Kantor Bupati Sumbawa, Selasa (21/7).
Selain penyaluran gaji PPPK, kedua pihak juga membahas peluang kerja sama di bidang pembiayaan kredit bagi PPPK dan perangkat desa, layanan transaksi Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), serta program edukasi literasi keuangan bagi pemerintah desa dan masyarakat.
Direktur PT BPR NTB Perseroda, Faisal SE, mengatakan Kabupaten Sumbawa merupakan pemegang saham terbesar kedua di PT BPR NTB Perseroda dengan kepemilikan saham sebesar 14,85 persen. Karena itu, pihaknya memandang Sumbawa sebagai daerah yang strategis untuk menjadi proyek percontohan penerapan sistem penggajian PPPK melalui BPR NTB bagi kabupaten/kota lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Menurut Faisal, meningkatnya jumlah PPPK di Kabupaten Sumbawa memerlukan sistem pembayaran gaji yang lebih efisien, aman, dan terintegrasi. Di sisi lain, pengelolaan transaksi keuangan desa, baik Anggaran Dana Desa maupun Dana Desa, juga membutuhkan layanan perbankan yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses.
Wakil Bupati Sumbawa, H Mohamad Ansori, menyambut positif inisiatif kerja sama tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan PT BPR NTB Perseroda tidak hanya akan memperkuat kinerja perusahaan daerah, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Ia menilai keberadaan BPR NTB harus mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
Wabup juga meminta manajemen BPR NTB lebih aktif menjangkau masyarakat melalui perluasan layanan dan peningkatan kualitas pembiayaan. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan jumlah nasabah sekaligus menekan angka kredit bermasalah.
"BPR NTB harus lebih aktif menjemput bola, terutama kepada pelaku UMKM. Dengan bertambahnya nasabah dan berkurangnya kredit bermasalah, kerja sama ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan dividen bagi daerah," ujarnya.
Pemkab Sumbawa berharap penjajakan kerja sama tersebut dapat segera ditindaklanjuti menjadi kesepakatan yang saling menguntungkan. Selain mendukung peningkatan kualitas layanan penggajian PPPK, kolaborasi ini juga diharapkan memperkuat sektor keuangan daerah dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Gad/Hms)
