Sumbawa Barat, GaungNUSRA
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terus mematangkan transformasi ekonomi daerah guna mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertambangan. Melalui RPJMD, Pemkab KSB memfokuskan kebijakan pada akselerasi pelayanan dasar, peningkatan produktivitas, serta pengembangan klaster ekonomi baru di luar sektor tambang.
Kepala Bappeda KSB, Suhadi SP MSi., mengatakan aktivitas pertambangan diperkirakan masih bertahan hingga sekitar 10 tahun ke depan. Namun, pemerintah daerah tetap mengambil langkah antisipatif sejak dini untuk menghadapi masa ketika kontribusi sektor tambang semakin menurun.
“Persiapan ke arah sana tetap berjalan. Kita tidak bisa terus bertumpu pada sektor tambang. Tahun mendatang, fokus kita adalah akselerasi pelayanan dasar, produktivitas daerah, dan pertumbuhan klaster ekonomi baru,” ujar Suhadi, Kamis (8/10).
Menurut Suhadi, kontribusi sektor tambang terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KSB mulai mengalami penurunan secara alami. Di sisi lain, sejumlah sektor pendukung justru menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.
Data Bappeda KSB mencatat, kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB mencapai 84,61 persen pada 2024. Angka tersebut kemudian menurun menjadi 69,68 persen pada 2025.
Sebaliknya, sektor industri pengolahan mengalami peningkatan tajam, dari 0,23 persen pada 2024 menjadi 14,55 persen pada 2025. Pertumbuhan tersebut seiring dengan mulai beroperasinya smelter di wilayah KSB.
Sektor non-tambang lainnya juga menunjukkan tren positif. Kontribusi sektor pertanian meningkat dari 3,67 persen pada 2024 menjadi 3,96 persen pada 2025. Sementara sektor perdagangan, UMKM, pariwisata, dan konstruksi juga mencatatkan pertumbuhan.
“Jika dihitung dengan tambang, pertumbuhan ekonomi kita memang berkontraksi sementara sekitar 3,01 persen pada 2025 akibat penurunan volume tambang. Namun jika dihitung tanpa sektor tambang, perekonomian KSB justru tumbuh positif di semua sektor,” jelasnya.
Pemkab KSB menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen pada 2026 dan meningkat menjadi 6,6 persen pada 2027.
Untuk mendukung terbentuknya klaster ekonomi baru, pemerintah daerah mendorong pengembangan potensi pariwisata lokal serta revitalisasi sektor pertanian dan peternakan.
Salah satu program yang disiapkan yakni pembukaan destinasi wisata Kerayantan pada 2027. Pengembangan kawasan wisata tersebut direncanakan berlanjut ke kawasan pesisir dan sejumlah gili pada 2028.
Di sektor pertanian dan peternakan, pemerintah daerah menyalurkan bantuan penggemukan sapi sekaligus memperkuat unit-unit usaha masyarakat guna meningkatkan produksi daerah.
“Pertumbuhan PDRB yang kita kejar bukan dipicu inflasi atau kenaikan harga, melainkan dari pertambahan riil unit usaha dan volume produksi. Dengan begitu, daya serap tenaga kerja akan meningkat,” kata Suhadi.
Untuk mengantisipasi pergeseran tenaga kerja dari sektor pertambangan, Pemkab KSB juga memperkuat peran Balai Latihan Kerja (BLK). Pelatihan yang diberikan akan diarahkan pada keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan sektor ekonomi baru.
Di sisi lain, guna memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah memilih investasi yang dinilai mampu memberikan hasil dalam waktu relatif cepat. Salah satu langkahnya melalui penyertaan modal pada Bank NTB dan BPR.
“Intinya adalah bagaimana kita menumbuhkan klaster ekonomi baru dan memperkuat kemandirian daerah, sehingga perekonomian Sumbawa Barat tetap tangguh di masa depan,” pungkasnya. (Gbw)
