Sumbawa Barat, GaungNUSRA Online
Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melakukan terobosan dalam peningkatan pelayanan publik, dengan meluncurkan sistem loket pelayanan terintegrasi. Inovasi tersebut dirancang untuk memangkas alur birokrasi, sekaligus mempercepat pelayanan kepada masyarakat, khususnya penerima manfaat program perlindungan sosial.
Melalui sistem baru ini, seluruh pengelola data, operator pelayanan, dan tim back office ditempatkan dalam satu ruang kerja yang terintegrasi. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat proses administrasi, meningkatkan koordinasi antarpetugas, serta meminimalkan hambatan dalam pelayanan.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat, Kamaluddin, mengatakan sistem pelayanan baru tersebut merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi yang terus dilakukan instansinya agar masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan efektif.
“Kami sengaja membuat tiga loket ini agar terbentuk satu tim pelayanan yang terintegrasi,” ujar Kamaluddin, Rabu (10/6).
Dalam skema pelayanan yang baru, Dinsos KSB membagi loket menjadi tiga layanan utama sesuai kebutuhan masyarakat. Loket pertama melayani pengaduan masyarakat, penerbitan surat keterangan, serta rekomendasi Kartu Keluarga Sejahtera. Sementara loket kedua dan ketiga difokuskan untuk melayani kelompok rentan, seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, ibu hamil, anak-anak, dan kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.
Selain melakukan penataan sistem pelayanan, Dinsos KSB juga membenahi fasilitas pendukung bagi masyarakat yang datang mengurus administrasi. Ruang tunggu kini dilengkapi sofa yang lebih nyaman dan ramah bagi kelompok prioritas, termasuk lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan balita.
“Ruang tunggu kini kami fasilitasi dengan sofa untuk mempermudah pelayanan bagi kelompok prioritas,” katanya.
Tidak hanya berfokus pada pelayanan di kantor, Dinsos KSB juga memperkuat pelayanan lapangan melalui Tim Data dan Informasi (Datin). Tim tersebut secara aktif melakukan verifikasi dan validasi terhadap berbagai usulan bantuan sosial yang disampaikan masyarakat.
Salah satu kegiatan yang baru-baru ini dilakukan adalah verifikasi lapangan di Kecamatan Sekongkang. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan data calon penerima bantuan sosial benar-benar sesuai kondisi faktual sehingga bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran.
“Tim Datin turun ke Sekongkang untuk melakukan verifikasi dan validasi kembali terhadap usulan bantuan sosial,” jelas Kamaluddin.
Menurutnya, penerapan sistem pelayanan terintegrasi juga berdampak langsung terhadap percepatan pencairan santunan kematian atau uang duka. Jika seluruh dokumen persyaratan telah lengkap, bantuan dapat dicairkan pada hari yang sama. Sementara apabila terjadi keterbatasan ketersediaan dana kas daerah, proses pencairan paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu tiga hari melalui mekanisme administrasi yang berlaku.
Hingga awal Juni 2026, realisasi program bantuan sosial yang disalurkan Dinsos KSB pada triwulan kedua tercatat berjalan stabil dan telah menjangkau ribuan penerima manfaat di berbagai kategori.
Data Dinsos KSB menunjukkan bantuan sosial bagi lanjut usia telah menjangkau 1.839 penerima manfaat. Sementara bantuan bagi anak yatim telah disalurkan kepada 1.610 penerima.
Selain itu, program bantuan untuk penyandang disabilitas telah menyasar 1.486 penerima manfaat, sedangkan bantuan bagi warga miskin ekstrem telah diberikan kepada 1.402 penerima. Adapun program santunan kematian atau uang duka hingga awal Juni 2026 telah disalurkan kepada 432 penerima.
Kamaluddin menilai capaian tersebut masih berada dalam batas yang wajar. Khusus untuk santunan kematian, jumlah penerima saat ini masih sesuai dengan proyeksi tahunan yang ditetapkan pemerintah daerah.
“Realisasi santunan kematian sebanyak 432 penerima masih dalam grafik normal karena target yang ditetapkan sekitar 800 sasaran dalam satu tahun,” ujarnya.
Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, Dinsos KSB optimistis seluruh program perlindungan sosial yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dapat berjalan sesuai target hingga akhir tahun. Selain meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sistem baru tersebut juga diharapkan mampu memperkuat akurasi data penerima bantuan sehingga program-program sosial pemerintah semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat. (Gbw)
