Sumbawa Besar, GaungNUSRA Online
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa dari sektor wisata kemaritiman dinilai belum maksimal. Hingga saat ini, kontribusi PAD dari destinasi wisata bahari yang dikelola pemerintah daerah, hanya berasal dari satu objek wisata, yakni Pantai Saliper Ate.
Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) Kabupaten Sumbawa, Vivi Yulansari SKom, mengungkapkan, bahwa keterbatasan kewenangan pengelolaan kawasan laut, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan minimnya kontribusi PAD dari sektor tersebut.
Menurutnya, saat ini hanya terdapat satu destinasi wisata yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah, yaitu Pantai Saliper Ate. Sementara itu, wisata Hiu Paus di Kecamatan Tarano berada di bawah pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Untuk destinasi wisata yang dikelola pemerintah daerah saat ini hanya Pantai Saliper Ate. Sedangkan wisata Hiu Paus dikelola BLUD milik Pemprov NTB,” ujarnya, Kamis (18/6).
Ia menjelaskan, sesuai ketentuan yang berlaku, pengelolaan wilayah laut dari nol hingga 12 mil menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Kondisi tersebut membuat sebagian besar potensi wisata bahari di Kabupaten Sumbawa, tidak berada di bawah kendali langsung pemerintah kabupaten.
Selain itu, sejumlah destinasi wisata yang berada di kawasan pesisir juga dikelola oleh kelompok sadar wisata (Pokdarwis), masyarakat desa setempat, maupun pihak swasta.
Vivi menyebutkan, PAD yang diperoleh dari Pantai Saliper Ate pun masih sangat terbatas. Pemasukan tersebut hanya berasal dari penyewaan lapak atau tempat usaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beraktivitas di kawasan wisata tersebut.
“Untuk PAD, saat ini hanya diterima dari Saliper Ate dan itu pun berasal dari sewa tempat UMKM,” katanya.
Sementara untuk destinasi wisata lainnya, pihaknya belum dapat memastikan besaran kontribusi PAD yang masuk ke kas daerah. Meski demikian, retribusi dari aktivitas wisata tetap diberlakukan sesuai mekanisme yang telah disepakati oleh masing-masing pengelola.
“Untuk retribusi pariwisata yang ada di desa, apakah masuk ke desa atau ke daerah, itu sesuai MoU-nya. Seperti apa MoU-nya, kami juga belum melihat. Peraturan desanya seperti apa juga belum kami ketahui,” jelasnya.
Meski kontribusi PAD masih relatif kecil, keberadaan destinasi wisata dinilai tetap memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Sektor pariwisata telah membuka peluang kerja baru, serta mendorong pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan wisata.
“Pariwisata tetap memberikan manfaat bagi daerah, terutama dalam penyerapan tenaga kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat,” ujarnya.
Di sisi lain, pengembangan sektor pariwisata saat ini menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan anggaran, akibat kebijakan efisiensi. Hal ini berdampak pada kemampuan pemerintah daerah, dalam melakukan penataan dan pengelolaan destinasi wisata.
Vivi mengatakan, persoalan infrastruktur masih menjadi hambatan terbesar dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Sumbawa. Banyak destinasi wisata memiliki potensi yang besar dan daya tarik yang tinggi. Namun, belum didukung akses maupun fasilitas yang memadai.
“Banyak destinasi yang sebenarnya sangat bagus, tetapi infrastrukturnya belum memadai. Ini menjadi tantangan terbesar dalam pengembangan pariwisata,” katanya.
Karena itu, penanganan infrastruktur tidak dapat dilakukan oleh Dispopar sendiri, melainkan membutuhkan sinergi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, agar pembangunan dapat berjalan lebih optimal.
Selain infrastruktur, kualitas sumber daya manusia (SDM) di sekitar kawasan wisata juga menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian.
Menurut Vivi, masih banyak pekerja sektor pariwisata yang belum memiliki sertifikasi kompetensi, sesuai standar industri.Beberapa diantaranya adalah pemandu wisata dan tenaga penyelam yang belum mengantongi lisensi atau sertifikat resmi. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi kualitas layanan wisata yang diberikan kepada pengunjung.
Namun demikian, keterbatasan anggaran daerah membuat program peningkatan kapasitas SDM belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Meski begitu, pihaknya tengah menjajaki sinergi anggaran dengan Pemerintah Provinsi NTB untuk menyelenggarakan pelatihan bagi kelompok sadar wisata.
“Kami berencana berkolaborasi dengan Pemprov NTB untuk melaksanakan pelatihan Pokdarwis agar kapasitas masyarakat pengelola wisata dapat terus meningkat,” ujarnya.
Vivi berharap ke depan pemerintah dapat memberikan dukungan anggaran yang lebih besar untuk sektor pariwisata. Selain itu, keterlibatan investor lokal juga dinilai sangat penting. Guna mempercepat pengembangan berbagai destinasi wisata, yang memiliki potensi besar di Kabupaten Sumbawa.
“Pengembangan pariwisata tidak bisa dilakukan pemerintah daerah sendiri. Diperlukan dukungan kebijakan anggaran dan investasi agar sektor ini bisa berkembang lebih maksimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah maupun masyarakat,” tegasnya. (Gar)
