Mataram, GaungNUSRA
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat sinergi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengembangkan ekosistem wisata halal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, saat menerima kunjungan kerja jajaran pimpinan MUI Pusat, Jumat (16/10).
Wagub Dinda mengatakan, potensi wisata religi dan layanan ramah muslim (muslim-friendly) menjadi salah satu keunggulan NTB dalam menarik wisatawan dan investasi.
Menurutnya, pengembangan ekosistem halal juga membuka peluang investasi yang menjanjikan. Sejumlah investor asing bahkan telah memilih NTB sebagai lokasi pengembangan usaha, termasuk di sektor akomodasi.
“Beberapa investor dari Saudi saat ini memilih daerah kami di Sembalun untuk berinvestasi dengan konsep vila yang ramah muslim. Ketersediaan konsumsi halal di NTB sudah terjamin, kini tugas kita bersama adalah memastikan penginapan dan homestay juga mengedepankan konsep halal dalam penyajiannya,” jelasnya.
Wagub Dinda menambahkan, peran ulama, kiai, dan tuan guru menjadi salah satu penopang penting dalam pengembangan ekosistem halal di NTB. Selain memberikan pencerahan keagamaan hingga ke pelosok desa, mereka turut berperan menjaga kehidupan masyarakat tetap harmonis.
“Bagi kami, khususnya di Nusa Tenggara Barat, sangat merasakan arti kehadiran MUI bersama para kiai dan tuan guru. Kehadiran beliau-beliau di sejumlah desa, khususnya di pelosok, memberikan pencerahan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti tradisi gotong royong dan swadaya masyarakat NTB dalam membangun sarana ibadah serta lembaga pendidikan Islam, termasuk pondok pesantren. Menurutnya, nilai-nilai tersebut merupakan bagian penting dari kekuatan sosial yang mendukung pembangunan daerah.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal MUI Pusat, Mabroer MS, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda monitoring dan evaluasi (monev) serta verifikasi tata kelola organisasi MUI di berbagai provinsi.
Kegiatan tersebut bertujuan memastikan tata kelola organisasi berjalan secara transparan dan akuntabel dengan mengacu pada standar manajemen internasional ISO 9001:2015.
Mabroer menegaskan, MUI memosisikan diri sebagai mitra strategis sekaligus mitra kritis pemerintah atau sadiqul hukamah. Peran tersebut diwujudkan melalui dukungan terhadap kebijakan pemerintah serta penyampaian aspirasi umat.
Terkait pengembangan pariwisata, Mabroer menilai NTB memiliki potensi besar yang perlu didukung penataan dan promosi secara terpadu. Menurutnya, pengembangan wisata halal membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, MUI, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
“NTB ini ibarat gadis manis yang sangat elok. Potensi wisata halal di sini bisa melibatkan banyak pihak, mulai dari pemda, MUI melalui fatwa dan sertifikasi halal, hingga pihak kampus untuk pendampingan dan edukasi desa wisata,” ujar Mabroer.
Melalui pertemuan tersebut, Pemprov NTB dan MUI Pusat diharapkan semakin memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan pelayanan keagamaan, mengembangkan pariwisata ramah muslim, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (Gad)
