PT GAUNG NUSRA MEDIA AMANAH

KSB Matangkan Arah Pembangunan 2027

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Ruang Rapat Gili Paserang, Gedung Graha Praja, belum lama ini. Forum tersebut menjadi tahapan penting dalam proses pe

E
Penulis Editor
Tanggal 02 Mar 2026, 15:39 WITA
 KSB Matangkan Arah Pembangunan 2027
Ilustrasi: KSB Matangkan Arah Pembangunan 2027

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Ruang Rapat Gili Paserang, Gedung Graha Praja, belum lama ini. Forum tersebut menjadi tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Guna menghimpun aspirasi, saran, dan masukan dari para pemangku kepentingan.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Sumbawa Barat, Hj Hanipah SPt MMInov. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa tema pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2027 adalah “Akselerasi Pelayanan Dasar, Produktivitas Daerah dan Pertumbuhan Klaster Ekonomi Baru”.

Menurutnya, arah kebijakan tersebut difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat, penguatan produktivitas sektor unggulan daerah, serta pengembangan klaster ekonomi baru sebagai strategi mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan.

“Pembangunan 2027 harus mampu menjawab tantangan sekaligus membuka peluang ekonomi baru. Kita ingin kesejahteraan masyarakat meningkat melalui optimalisasi potensi daerah,” ujarnya.

Hj Hanipah juga menekankan pentingnya inovasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Terutama di tengah keterbatasan sumber daya dan anggaran. Karena itu, penentuan skala prioritas yang tepat,dinilai menjadi kunci agar program pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Sementara itu, Bupati Sumbawa Barat, H Amar Nurmansyah ST MM, turut hadir dalam forum tersebut setelah meninjau langsung wilayah terdampak banjir. Kehadirannya menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan proses perencanaan tetap berjalan di tengah penanganan kondisi darurat.

Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD ini diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perangkat daerah, akademisi, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta perwakilan dunia usaha. Melalui forum ini, pemerintah daerah berharap tersusun dokumen RKPD 2027 yang komprehensif, partisipatif, dan implementatif. (Gad/Hms)

Bagikan Berita Ini: