Sumbawa Barat, GaungNUSRA Online
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, menegaskan komitmennya mendukung pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah pusat. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Bupati Sumbawa Barat, H Amar Nurmansyah ST MSi, dalam kegiatan Arahan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2026 untuk wilayah Nusa Tenggara dan Maluku.
Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Merumatta Senggigi Hotel, Lombok Barat, Selasa (19/5) itu diikuti seluruh kepala daerah se-wilayah Nusa Tenggara dan Maluku sebagai bagian dari penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Forum tersebut dirangkaikan dengan sesi dialog dan apresiasi bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait berbagai isu strategis nasional dan daerah.
Dalam arahannya, pemerintah pusat meminta seluruh pemerintah daerah memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, serta mempercepat pelaksanaan program strategis nasional di masing-masing daerah.
Selain itu, sejumlah isu prioritas nasional turut menjadi perhatian dalam forum tersebut. Diantaranya pengendalian inflasi, percepatan penurunan angka kemiskinan dan stunting, hingga pengembangan kawasan permukiman dan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat.
Bupati Sumbawa Barat, H Amar Nurmansyah, menilai forum koordinasi tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Menurutnya, dukungan pemerintah daerah terhadap program strategis nasional sangat penting. Agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat siap mendukung berbagai program strategis pemerintah pusat, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan pelayanan publik,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri juga menekankan pentingnya pemerintah daerah segera menyusun dasar hukum Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk dukungan penganggaran yang memadai guna menjaga stabilitas sosial dan keamanan masyarakat.
Arahan tersebut diharapkan mampu memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi konflik sosial maupun bencana, sekaligus menjaga kondusivitas wilayah agar pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik. (Gad/Hms)
