Mataram, GaungNUSRA
Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa mendorong penguatan sinergi dengan Pemerintah Provinsi NTB, untuk mempercepat pembangunan sektor pertanian. DPRD meminta pemerintah provinsi memperkuat dukungan anggaran, sarana produksi, serta infrastruktur irigasi yang menjadi kebutuhan utama petani.
Komisi II DPRD Sumbawa, menyampaikan aspirasi tersebut dalam kunjungan kerja dan rapat koordinasi bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Kamis (27/8). Pertemuan itu membahas sejumlah program strategis, mulai dari penguatan anggaran pertanian, koordinasi program pemerintah, hingga percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi di Sumbawa.
Ketua Komisi II DPRD Sumbawa, I Nyoman Wisma SIP, memimpin langsung rombongan dalam pertemuan tersebut. Kepala Bidang Keamanan Mutu dan Diversifikasi Pangan Dinas Pertanian NTB, Muhammadin SP, bersama Muhammad Jaswadi dari Bidang Prasarana, Sarana, dan Perlindungan Tanaman menerima rombongan.
Dalam pertemuan itu, Komisi II menyoroti perlunya pemerintah provinsi memperkuat koordinasi dengan Kabupaten Sumbawa. DPRD menilai berbagai program strategis yang pemerintah provinsi jalankan harus memberikan dampak langsung terhadap peningkatan produksi dan kesejahteraan petani di daerah.
Komisi II juga menyoroti keberadaan Balai Pelatihan dan Informasi Pertanian (BPLIP) yang menjadi lokasi sejumlah kegiatan strategis Pemprov NTB. DPRD meminta pemerintah provinsi tidak hanya memusatkan kegiatan di fasilitas tersebut, tetapi juga menyusun target pengembangan yang terukur dan menyentuh kebutuhan petani Sumbawa.
Dinas Pertanian NTB merespons aspirasi tersebut dengan menegaskan komitmen memperkuat koordinasi bersama Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa. Pemerintah provinsi juga menjelaskan skema dukungan anggaran yang bersumber dari berbagai program, termasuk pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD dan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
“Permasalahan yang dialami provinsi saat ini adalah peran kami berfokus pada pengawalan serta pemantauan dan evaluasi (monev), di mana anggarannya berada di BPLIP. Sementara untuk bantuan sarana dan prasarana (sapras) dialokasikan langsung ke kabupaten,” ujar pihak Dinas Pertanian NTB.
Dinas Pertanian NTB juga memaparkan sejumlah kerja sama yang tengah berjalan. Salah satunya kerja sama dengan Universitas Mataram (Unram) melalui Program Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan).
Program tersebut berjalan bersamaan dengan upaya perbaikan saluran irigasi. Pemerintah provinsi mendorong kolaborasi antarlembaga untuk memperkuat pengelolaan lahan dan ketersediaan air bagi kawasan pertanian.
Dalam pembahasan itu, Dinas Pertanian NTB turut menyoroti beban kerja pemerintah kabupaten dalam melakukan verifikasi Calon Petani Calon Lokasi (CPCL). Pemerintah provinsi mengapresiasi peran dinas pertanian kabupaten yang tetap menjalankan proses verifikasi meskipun dukungan dana pendamping dari provinsi masih terbatas.
Kedua pihak kemudian menyepakati mekanisme pengusulan program pertanian ke depan melalui satu pintu. Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa akan menjadi pintu koordinasi dalam proses pengusulan program sehingga kebutuhan daerah dapat terdata dan tersampaikan secara lebih terarah kepada pemerintah provinsi.
Selain persoalan anggaran dan mekanisme pengusulan program, pertemuan juga menempatkan ketersediaan air sebagai salah satu perhatian utama. Muhammadin menilai pemerintah perlu memperkuat pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, terutama jaringan irigasi tersier yang langsung mendukung lahan pertanian masyarakat.
Muhammadin mengatakan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier perlu menjadi prioritas untuk menghadapi keterbatasan ketersediaan air di sejumlah kawasan pertanian. Pemerintah perlu memastikan jaringan tersebut mampu mendistribusikan air secara optimal hingga ke lahan petani.
“Perhatian terhadap sarana air sangat penting, terutama pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier untuk mengantisipasi keterbatasan ketersediaan air,” ujarnya.
Sekretaris Komisi II DPRD Sumbawa, H Zohran, mengatakan pihaknya akan terus mengawal aspirasi petani dalam setiap pembahasan program pertanian. DPRD juga akan mendorong agar program pemerintah provinsi yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas pertanian dapat masuk dan menjangkau wilayah Sumbawa.
Ketua Komisi II, I Nyoman Wisma meminta Dinas Pertanian NTB memberikan perhatian lebih besar terhadap Sumbawa melalui program-program unggulan sektor pertanian. Menurutnya, dukungan tersebut perlu diarahkan pada kebutuhan konkret petani, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta penguatan jaringan irigasi.
“Kami berharap program unggulan Dinas Pertanian NTB dapat diprioritaskan secara masif di Sumbawa,” kata Wisma. (Gam)
