Sumbawa Barat, GaungNUSRA Online
Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyoroti besarnya saldo kas daerah yang tercatat mencapai Rp1,17 triliun dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Selain itu, fraksi tersebut juga meminta penjelasan pemerintah daerah terkait kewajiban jangka pendek senilai Rp14,61 miliar yang masih tercatat dalam laporan keuangan daerah.
Sorotan tersebut disampaikan Fraksi Partai Golkar melalui pemandangan umum terhadap Penjelasan Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang dibacakan Sekretaris Fraksi Partai Golkar, H Basuki AR SE, dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Sidang III Tahun Dinas 2026 di Gedung DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, Rabu (10/6).
Dalam penyampaiannya, Fraksi Partai Golkar terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, serta seluruh jajaran organisasi perangkat daerah atas keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat.
Prestasi tersebut menjadi capaian membanggakan bagi Kabupaten Sumbawa Barat karena merupakan opini WTP ke-12 yang diraih secara berturut-turut.
“Ini adalah bukti komitmen pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Mudah-mudahan ke depan kinerja ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan,” ujar H Basuki saat membacakan pemandangan umum fraksinya.
Meski demikian, Fraksi Partai Golkar menilai capaian opini WTP tidak boleh membuat pemerintah daerah lengah dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Sejumlah catatan strategis disampaikan sebagai bahan evaluasi sekaligus perbaikan ke depan.
Salah satu catatan yang mendapat perhatian adalah tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Fraksi Partai Golkar meminta pemerintah daerah segera menyusun peta jalan atau roadmap yang jelas terkait pelaksanaan rekomendasi tersebut, lengkap dengan target waktu, penanggung jawab, serta indikator keberhasilannya.
Selain itu, fraksi juga menekankan pentingnya peningkatan efektivitas penyerapan anggaran. Menurut mereka, pola pelaksanaan kegiatan yang menumpuk pada triwulan akhir tahun berpotensi menurunkan kualitas hasil pembangunan serta mengurangi efektivitas penggunaan anggaran.
Fraksi Partai Golkar juga mendorong penguatan Sistem Pengendalian Internal (SPI) agar lebih berorientasi pada langkah-langkah pencegahan dini terhadap potensi penyimpangan maupun permasalahan administrasi.
Dalam pendalaman dokumen keuangan daerah, perhatian utama Fraksi Partai Golkar tertuju pada saldo kas daerah yang tercatat mencapai Rp1,17 triliun. Nilai tersebut dinilai sangat besar dan perlu dioptimalkan melalui percepatan pelaksanaan program-program pembangunan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Menurut fraksi tersebut, dana yang tersimpan dalam jumlah besar seharusnya dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program strategis yang mampu menggerakkan roda perekonomian daerah, meningkatkan daya beli masyarakat, serta mempercepat pembangunan sektor-sektor prioritas.
Selain saldo kas daerah, Fraksi Partai Golkar juga meminta kejelasan mengenai kewajiban jangka pendek Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang tercatat sebesar Rp14.617.941.328,03 pada tahun 2025.
Meski nilai tersebut mengalami penurunan signifikan sebesar 66,52 persen dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp43.663.578.854,30, Fraksi Partai Golkar menilai penjelasan rinci tetap diperlukan agar publik memperoleh informasi yang jelas mengenai kondisi keuangan daerah.
“Kami memohon penjelasan apakah kewajiban jangka pendek ini merupakan utang. Jika benar demikian, kapan kewajiban tersebut harus dilunasi dan kepada pihak mana saja kewajiban itu ditujukan,” tegas Basuki.
Fraksi Partai Golkar juga mempertanyakan capaian pendapatan pada kelompok rekening transfer yang berhasil melampaui target. Menurut mereka, capaian tersebut menarik untuk dijelaskan mengingat pada tahun 2025 pemerintah pusat menerapkan kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada berbagai daerah.
Dalam bidang pengelolaan aset, Fraksi Partai Golkar kembali menyoroti status aset daerah pada PT DMB. Fraksi tersebut mendesak pemerintah daerah segera menindaklanjuti rekomendasi BPK dan memperkuat koordinasi dengan para pemegang saham pemerintah daerah agar aset tersebut dapat dioptimalkan menjadi aset produktif yang memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.
Selain memberikan catatan terhadap laporan pertanggungjawaban APBD, Fraksi Partai Golkar juga menyampaikan sejumlah gagasan pembangunan daerah yang dinilai dapat menjadi peluang penguatan ekonomi masyarakat.
Di sektor pariwisata, fraksi mengusulkan pengembangan kawasan wisata berbasis kerakyatan yang dikelola secara lebih terintegrasi melalui pendekatan zonasi khusus. Konsep tersebut diharapkan mampu menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang memiliki daya tarik investasi dan wisata, serupa dengan pengembangan kawasan strategis pariwisata di daerah lain.
Sementara di sektor peternakan, Fraksi Partai Golkar mendorong modernisasi pengelolaan usaha peternakan melalui pendekatan industri yang terintegrasi dalam satu kawasan. Dengan pola tersebut, seluruh rantai usaha mulai dari produksi hingga pemasaran dapat dikelola secara profesional sehingga mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.
Fraksi Partai Golkar menegaskan akan terus mendukung berbagai kebijakan pemerintah daerah yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, termasuk program-program pembangunan strategis yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat daya saing Kabupaten Sumbawa Barat di masa mendatang. (Gbw)
