Sumbawa Besar, GaungNUSRA
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa melibatkan berbagai elemen masyarakat, dalam mengevaluasi standar pelayanan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar di Aula Kantor KPU Kabupaten Sumbawa, Rabu (29/7). Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara penyelenggara pemilu dan para pemangku kepentingan, guna menghimpun masukan sebagai bahan penyempurnaan kualitas pelayanan. Sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap penyelenggaraan pemilu.
Forum tersebut dihadiri Ketua KPU Kabupaten Sumbawa, Syamsi Hidayat bersama anggota KPU, Muhammad Ali, Heri Kurniawansyah, Ardani Hatta, dan Handono. Hadir pula Ketua Bawaslu Kabupaten Sumbawa, Arnan Jurami, Sekretaris Badan Kesbangpol Kabupaten Sumbawa, Zainal Arifin, Kepala KCD Dikpora Wilayah IV Sumbawa, Junaidi, perwakilan Kantor Kementerian Agama, Wakil Rektor III Universitas Samawa (UNSA), Paracendekia, para kepala SMA/sederajat, pengurus OSIS, serta organisasi wartawan dan media.
Ketua KPU Kabupaten Sumbawa, Syamsi Hidayat mengatakan, Forum Konsultasi Publik merupakan bagian dari komitmen KPU untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, evaluasi terhadap kinerja penyelenggara pemilu tidak cukup dilakukan secara internal, tetapi harus melibatkan masyarakat sebagai pengguna layanan.
"Kami tentu merasa telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Namun, penilaian masyarakat bisa saja berbeda. Karena itu, kami membuka ruang bagi kritik, saran, dan masukan agar kami mengetahui apa yang sudah berjalan baik, apa yang masih kurang, serta hal-hal yang perlu diperbaiki," ujarnya.
Dalam forum tersebut, persoalan rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada menjadi salah satu pembahasan utama. Syamsi mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat belum optimal.
Ia mencontohkan, sebagian masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir lebih memilih melaut pada hari pemungutan suara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kondisi serupa juga terjadi pada masyarakat yang sedang memasuki musim tanam maupun panen sehingga aktivitas bekerja lebih diprioritaskan dibandingkan menggunakan hak pilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Selain itu, tingginya mobilitas penduduk yang belum mengurus administrasi pindah memilih juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi pemilih, khususnya pada Pilkada.
"Kondisi ini menjadi perhatian kita bersama. Kami berharap memperoleh berbagai masukan mengenai strategi yang efektif agar tingkat partisipasi masyarakat dapat terus meningkat dan tetap berada di atas rata-rata," katanya.
Syamsi menjelaskan, KPU selama ini telah menjalankan berbagai program sosialisasi dan pendidikan pemilih, terutama di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi, untuk meningkatkan kesadaran politik generasi muda. Namun, jangkauan program tersebut diakuinya belum mampu menjangkau seluruh desa maupun seluruh lapisan masyarakat.
Menurutnya, tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu cenderung lebih tinggi dibandingkan Pilkada. Karena itu, dibutuhkan inovasi serta kolaborasi dengan berbagai pihak agar kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menggunakan hak pilih terus meningkat.
Melalui Forum Konsultasi Publik ini, KPU Kabupaten Sumbawa berharap memperoleh berbagai rekomendasi sebagai bahan evaluasi dalam penyempurnaan standar pelayanan, sekaligus memperkuat penyelenggaraan pemilu yang semakin berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif. (Gac)
