Sumbawa Barat, GaungNUSRA
DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) bersama pemerintah daerah berkomitmen mengawal penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 agar transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan RAPBD 2027 yang digelar di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD KSB, Senin (12/10).
Ketua DPRD KSB, Kaharuddin Umar, menegaskan bahwa pembahasan RAPBD harus memastikan setiap alokasi anggaran menjawab kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kita harus memastikan APBD 2027 mampu menjawab kebutuhan rakyat dan menggerakkan perekonomian daerah secara nyata,” ujar Kaharuddin.
Ia menjelaskan, penyusunan RAPBD 2027 mengedepankan pendekatan berbasis kinerja. Dengan pendekatan tersebut, setiap alokasi anggaran diharapkan memiliki keluaran (output) dan dampak yang terukur bagi masyarakat Sumbawa Barat.
Berdasarkan Nota Keuangan RAPBD 2027, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditetapkan sebesar Rp268,20 miliar. Sementara itu, pendapatan transfer diproyeksikan mencapai Rp1,24 triliun, sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp98,94 miliar.
Dari sisi pembiayaan, pembiayaan neto tercatat sebesar Rp405 miliar untuk mendukung keseimbangan struktur anggaran daerah.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat juga memfokuskan anggaran untuk menjaga keberlanjutan Program Kartu Sumbawa Barat Maju. Program tersebut diarahkan untuk mendukung sejumlah sektor prioritas, meliputi pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian dan kelautan, serta perlindungan sosial bagi warga rentan.
Bupati Sumbawa Barat Amar Nurmansyah ST MSi, mengatakan penyusunan RAPBD 2027 dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan mengusung tema pertumbuhan ekonomi inklusif.
“Ukuran keberhasilan APBD terletak pada sejauh mana anggaran ini mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Amar.
Ia mengapresiasi masukan konstruktif DPRD dalam proses pembahasan anggaran. Pemerintah daerah, lanjutnya, optimistis target Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 dapat direalisasikan secara maksimal melalui perencanaan dan pelaksanaan program yang terarah.
“Sinergi yang kuat antara dewan dan pemerintah menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan daerah,” pungkasnya.
Melalui pembahasan RAPBD 2027, DPRD dan Pemkab Sumbawa Barat diharapkan dapat memastikan program pembangunan berjalan sesuai prioritas, dengan alokasi anggaran yang terukur dan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. (Gbw)
DPRD dan Pemkab KSB Kawal RAPBD 2027 Berbasis Kinerja
DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) bersama pemerintah daerah berkomitmen mengawal penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 agar transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan.
E
Penulis
Editor
Tanggal
13 Oct 2026, 13:46 WITA