Sumbawa Barat, GaungNUSRA Online
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) mulai memperketat langkah antisipasi menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang akan digelar di 21 desa pada 2026. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan dan mencegah munculnya polarisasi di tengah masyarakat selama tahapan pesta demokrasi berlangsung.
Kepala Kesbangpol Kabupaten Sumbawa Barat, Saifullah, mengatakan pihaknya saat ini tengah memetakan sejumlah desa yang berpotensi mengalami kerawanan sosial maupun konflik politik. Pemetaan dilakukan sebagai langkah deteksi dini guna memastikan seluruh tahapan Pilkades berjalan aman, tertib, dan kondusif.
Menurutnya, meskipun kondisi keamanan daerah saat ini relatif stabil dan terbebas dari konflik sosial dalam beberapa tahun terakhir, potensi gesekan antarpendukung calon kepala desa tetap harus diantisipasi sejak awal.
“Pastinya kami perlu melihat lagi desa-desa yang memiliki potensi konflik sosial dan sebagainya,” ujar Saifullah, Jumat (12/6).
Ia menegaskan, pengalaman menunjukkan bahwa dinamika politik di tingkat desa memiliki karakteristik tersendiri sehingga membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah daerah. Karena itu, Kesbangpol akan melakukan pemantauan terhadap riwayat keamanan desa serta perkembangan situasi politik lokal sebagai bahan analisis dalam menentukan langkah mitigasi.
Saifullah menyebutkan, kondisi Kabupaten Sumbawa Barat yang selama beberapa tahun terakhir berada dalam situasi aman dan bebas konflik sosial merupakan capaian yang harus dijaga bersama. Ia berharap seluruh pihak dapat berperan aktif menjaga suasana yang kondusif menjelang Pilkades.
“Kita tahu daerah kita ini sudah beberapa tahun bebas dan zero konflik sosial. Makanya ini yang harus kita jaga, antisipasi, dan pertahankan bersama,” katanya.
Selain melakukan pemetaan kerawanan, Kesbangpol juga akan memperkuat koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD). Sinergi kedua instansi tersebut difokuskan pada penyelarasan agenda sosialisasi regulasi Pilkades agar seluruh bakal calon memahami aturan dan mekanisme yang berlaku.
Pemerintah daerah menilai keberhasilan Pilkades serentak tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara, tetapi juga oleh kedewasaan politik para kandidat dan masyarakat. Sikap saling menghormati perbedaan pilihan politik menjadi faktor penting untuk menjaga persatuan dan ketertiban di tingkat desa.
Menjelang hari pemungutan suara, potensi gesekan maupun persaingan yang tidak sehat antarpendukung kerap meningkat. Oleh sebab itu, Kesbangpol mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan sikap bijak, menahan diri dari provokasi, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.
Dengan berbagai langkah antisipatif yang disiapkan sejak dini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat optimistis pelaksanaan Pilkades serentak 2026 dapat berlangsung aman, damai, dan demokratis tanpa memicu polarisasi di tengah masyarakat. Menjaga persatuan dan stabilitas daerah, menurut pemerintah, merupakan tanggung jawab bersama yang harus terus dipelihara oleh seluruh elemen masyarakat. (Gbw)
