Sumbawa Barat, GaungNUSRA
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, terus mengejar penanganan kasus stunting hingga tingkat posyandu. Kecamatan Brang Rea, menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam upaya menuntaskan sisa kasus melalui intervensi gizi dan pendampingan langsung kepada anak yang masih membutuhkan penanganan.
Wakil Bupati Sumbawa Barat, Hj Hanipah SPt MMInov, bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) turun langsung ke Posyandu Lamuntet A Desa Lamuntet Kecamatan Brang Rea, Kamis (20/8). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari pemantauan penanganan kasus stunting sekaligus memastikan intervensi berjalan hingga tingkat keluarga.
Dari 54 kasus stunting yang tercatat di Kecamatan Brang Rea, pemerintah kini menangani empat kasus yang masih tersisa. Sebanyak tiga anak berasal dari Desa Lamuntet, sedangkan satu anak tercatat sebagai kasus stunting di Posyandu Lamuntet A yang melayani 44 balita.
Pemerintah desa bersama kader posyandu terus memberikan pendampingan kepada anak yang masuk dalam penanganan. Petugas juga memantau kondisi balita secara berkala untuk memastikan intervensi gizi berjalan sesuai kebutuhan.
Pemerintah mendukung pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita melalui anggaran Dana Desa (ADD). Setiap porsi PMT mendapat dukungan anggaran berkisar Rp15.000 hingga Rp25.000.
Hanipah meminta orang tua tidak menganggap stunting sebagai penyakit maupun aib bagi keluarga. Ia menekankan bahwa stunting berkaitan dengan gangguan atau keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan anak yang membutuhkan perhatian sejak dini.
“Stunting bukan penyakit dan bukan aib. Ini merupakan keterlambatan tumbuh kembang anak yang harus kita tangani bersama,” kata Hanipah saat memberikan arahan kepada kader dan masyarakat.
Ia meminta orang tua memperhatikan asupan gizi anak sejak masa awal pertumbuhan. Orang tua juga perlu membatasi pemberian makanan instan dan memilih makanan bergizi yang sesuai dengan kebutuhan anak.
Hanipah turut mengingatkan pentingnya pemberian air susu ibu (ASI) serta pemenuhan kebutuhan gizi anak sesuai tahapan usianya. Ia juga mendorong orang tua memastikan anak memperoleh imunisasi dasar secara lengkap.
Menurut dia, keluarga memegang peranan penting dalam mencegah dan menangani stunting. Karena itu, pemerintah tidak hanya mengandalkan layanan posyandu, tetapi juga mendorong kader dan petugas turun langsung ke rumah warga.
Hanipah meminta kader PKK dan Agen Gotong Royong (AGR) aktif melakukan pemantauan dari rumah ke rumah. Mereka perlu mendatangi keluarga ketika menemukan balita yang tidak hadir dalam kegiatan posyandu.
Kader dapat memastikan kondisi anak secara langsung melalui kunjungan tersebut. Mereka juga dapat mengidentifikasi kendala yang menyebabkan keluarga tidak membawa balita ke posyandu dan segera melaporkannya kepada petugas terkait.
Pemkab Sumbawa Barat terus mengarahkan intervensi pada kasus-kasus yang masih tersisa hingga tingkat posyandu. Pemerintah melibatkan kader, keluarga, serta unsur masyarakat dalam pemantauan pertumbuhan dan pemenuhan kebutuhan gizi balita.
Di Posyandu Lamuntet A, petugas juga memantau balita yang mengikuti layanan kesehatan dan melakukan pencatatan terhadap kondisi pertumbuhan anak. Pendampingan tersebut dilakukan untuk memastikan anak yang masih membutuhkan perhatian memperoleh intervensi secara langsung. (Gad/Hms)
