Sumbawa Besar, GaungNUSRA
Pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Kabupaten Sumbawa masih dihadapkan pada sejumlah tantangan di lapangan. Selain kondisi geografis yang luas dan sulit dijangkau, petugas juga menemukan penolakan dari sebagian masyarakat dan pelaku usaha, saat proses pendataan berlangsung.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa, Yudi Wahyudin SST MSi, mengatakan penolakan tersebut umumnya terjadi karena masyarakat belum memperoleh informasi yang utuh mengenai tujuan dan manfaat pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Meski demikian, kondisi tersebut dapat diatasi melalui pendekatan persuasif yang dilakukan petugas di lapangan.
"Setelah diberikan penjelasan oleh petugas, akhirnya masyarakat dan pelaku usaha bersedia disensus. Penolakan yang terjadi juga tidak terlalu masif seperti di sejumlah daerah lainnya," ujar Yudi, Selasa (4/7).
Menurutnya, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dimulai sejak 1 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Hingga saat ini, progres pendataan lapangan telah mencapai 73,53 persen atau telah melewati lebih dari separuh target yang ditetapkan.
BPS Kabupaten Sumbawa optimistis seluruh masyarakat dan pelaku usaha di daerah tersebut dapat terdata hingga batas akhir pelaksanaan sensus pada 31 Agustus mendatang.
Dalam pelaksanaan sensus, BPS melibatkan sebanyak 479 petugas yang diterjunkan ke seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa. Pendataan dilakukan secara door to door agar seluruh pelaku usaha dapat diwawancarai secara langsung oleh petugas.
Yudi mengakui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menjadi salah satu kegiatan sensus dengan tantangan yang cukup berat. Berbeda dengan sensus kependudukan, sensus kali ini menyasar pelaku usaha sehingga membutuhkan upaya lebih dalam memperoleh data yang akurat.
"Karena menghadapi pelaku usaha, jadi butuh upaya ekstra," katanya.
Selain penolakan, kondisi geografis Kabupaten Sumbawa turut menjadi kendala tersendiri. Luasnya wilayah serta keberadaan daerah pegunungan dan kepulauan, membuat sebagian lokasi memerlukan waktu serta tenaga lebih untuk dijangkau.
Di wilayah pegunungan, petugas bahkan harus berjalan kaki untuk menemui masyarakat. Sementara di daerah kepulauan, petugas harus menyeberangi laut demi melaksanakan pendataan.
"Ini juga menjadi tantangan kami untuk menyukseskan Sensus Ekonomi ini," ujarnya.
Untuk mengatasi berbagai kendala di lapangan, terang Yudi, petugas dapat berkoordinasi dengan supervisor masing-masing. Selain itu, BPS juga menggandeng Ketua RT, aparat desa, hingga pemerintah kecamatan, guna membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat. Sekaligus, untuk mencari solusi apabila terjadi penolakan maupun hambatan lainnya.
Meski menghadapi berbagai tantangan, Yudi memastikan seluruh persoalan yang muncul masih dapat ditangani dengan baik dan belum sampai memerlukan pelaporan khusus kepada Bupati Sumbawa. Namun demikian, koordinasi dengan pemerintah daerah tetap dilakukan, sebagai bagian dari upaya menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Ia menambahkan, hingga saat ini BPS masih berfokus pada proses pendataan lapangan. Sehingga, belum dapat menggambarkan kondisi perekonomian masyarakat Kabupaten Sumbawa secara menyeluruh. Analisis terhadap hasil sensus baru akan dilakukan setelah seluruh tahapan pendataan selesai. (Gar)
