Sumbawa Besar, GaungNUSRA
Upaya meningkatkan kualitas kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sumbawa dinilai harus dibarengi dengan pembenahan regulasi yang berpihak kepada pelaku usaha lokal. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta penataan kawasan wisata juga menjadi kebutuhan mendesak. Agar sektor pariwisata mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
Pelaku Usaha Pariwisata di Sumbawa, Imaduddin, mengatakan masih terdapat sejumlah regulasi yang dinilai menghambat pemberdayaan pelaku usaha lokal. Salah satunya terkait pola kunjungan wisatawan yang menggunakan kapal pinisi dari Lombok maupun Bali menuju Teluk Saleh.
Menurutnya, selama ini wisatawan dari Lombok dan Bali yang datang dengan kapal pinisi, langsung berlayar menuju kawasan wisata Teluk Saleh, tanpa singgah di Pelabuhan Badas. Kondisi tersebut menyebabkan peluang usaha bagi pelaku pariwisata lokal belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
"Harapan kami, wisatawan yang menggunakan perahu pinisi dari Lombok dan Bali bisa turun terlebih dahulu di Pelabuhan Badas. Dengan begitu, travel maupun taksi milik pelaku usaha lokal dapat dimanfaatkan oleh wisatawan. Kapal-kapal yang ada di Pelabuhan Badas juga bisa digunakan, sehingga pelaku usaha lokal bisa lebih diberdayakan," ujarnya, Kamis (30/7).
Ia mengungkapkan, persoalan tersebut sebenarnya telah disampaikan kepada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa. Namun, pemerintah daerah menyampaikan bahwa kebijakan tersebut masih terkendala aturan. Karena pengelolaan kawasan laut kini menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Selain pembenahan regulasi, Imaduddin juga berharap organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dapat menyelenggarakan pelatihan bagi para peramu wisata. Menurutnya, pelatihan tersebut penting agar para pelaku wisata memiliki sertifikasi resmi sekaligus meningkatkan kompetensi dalam melayani wisatawan.
Ia menilai masih terdapat pelaku pariwisata yang belum memahami standar pelayanan yang baik. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan kualitas layanan kepada wisatawan.
"Kalau para peramu wisata memiliki pengetahuan mengenai standar pelayanan, maka pelayanan kepada wisatawan bisa lebih maksimal dan tidak terjadi perbedaan pelayanan," katanya.
Di sisi lain, kebersihan kawasan wisata juga menjadi perhatian. Imaduddin menilai pemerintah daerah maupun pemerintah desa yang memiliki objek wisata perlu lebih aktif melakukan pembersihan lingkungan, terutama di kawasan pantai.
Menurutnya, lingkungan wisata yang bersih akan memberikan kenyamanan bagi wisatawan sehingga dapat meningkatkan lama tinggal maupun keinginan wisatawan untuk kembali berkunjung.
Ia juga menyoroti persoalan tarif parkir di sejumlah destinasi wisata. Menurutnya, masih terdapat dugaan penarikan tarif parkir yang belum mengacu pada regulasi dan hanya berdasarkan kesepakatan di tingkat desa.
Karena itu, ia berharap pemerintah segera melakukan pembenahan secara menyeluruh. Mulai dari penataan regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga kebersihan lingkungan wisata.
"Dengan adanya pembenahan regulasi, pelaku usaha pariwisata lokal bisa lebih diberdayakan. Ditambah dengan lingkungan yang bersih dan pelayanan yang semakin baik, kualitas kunjungan wisatawan ke Sumbawa tentu akan meningkat," pungkasnya. (Gar)
