Mataram, GaungNUSRA
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan kesiapan mendukung audit kinerja yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB terhadap program prioritas daerah di sektor ketahanan pangan dan pendidikan.
Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair, saat memimpin entry meeting bersama BPK Perwakilan NTB di Kantor Gubernur NTB, Mataram, Kamis (22/10).
Abul Chair mengatakan, ketahanan pangan dan pendidikan merupakan dua sektor strategis yang menjadi fondasi pembangunan daerah. Karena itu, pemeriksaan terhadap pelaksanaan program di kedua sektor tersebut penting untuk memastikan kebijakan, pengelolaan anggaran, serta pemanfaatan sarana dan prasarana berjalan secara efektif dan akuntabel.
“Hari ini bicara tentang ketahanan pangan dan pendidikan, yang mana keduanya adalah program unggulan dari Provinsi NTB. Ketika bicara ketahanan pangan, tentu berbicara tentang bagaimana manusia bisa hidup dengan baik saat ini. Sementara pendidikan berbicara tentang bagaimana manusia bisa merencanakan hidup menjadi lebih baik di masa depan dan masa kini,” ujarnya.
Untuk mendukung kelancaran pemeriksaan, Abul Chair meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait bersikap terbuka dan kooperatif, terutama dalam penyediaan data serta dokumen yang dibutuhkan tim pemeriksa.
Ia juga meminta Inspektorat Daerah memberikan pendampingan kepada OPD agar komunikasi dan koordinasi dengan tim BPK berjalan efektif selama proses audit.
“Saya meminta keterbukaan dan kesiapan untuk memberikan segala hal yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa. Jadikan pemeriksaan ini kesempatan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan jika memang didapati kelemahan, dan untuk itu kita minta pembimbingan serta solusi-solusi terbaiknya,” tegasnya.
Sementara itu, Inspektur Provinsi NTB, Budi Herman, berharap audit kinerja tersebut tidak hanya menjadi instrumen evaluasi, tetapi juga memberikan pembinaan bagi perangkat daerah dalam memenuhi kriteria pemeriksaan.
Ia meminta tim BPK turut mengomunikasikan dan memberikan arahan terkait pemenuhan kriteria agar OPD dapat mempersiapkan kebutuhan pemeriksaan secara tepat.
“Kondisi OPD juga memengaruhi terkait dengan pemenuhan kriteria nanti. Tolong dibimbing OPD-OPD kami terkait dengan pemenuhan kriteria, itu jadi permintaan kami supaya sangat-sangat dipertimbangkan dan dikomunikasikan,” katanya.
Dari pihak BPK, Pemeriksa Ahli Madya BPK Perwakilan NTB, I Gusti Ngurah Kawindra, mengapresiasi kesiapan Pemprov NTB dalam mendukung pelaksanaan audit kinerja tersebut.
Menurutnya, pemeriksaan memerlukan validasi dan penyelarasan desain audit bersama entitas yang diperiksa untuk memastikan tujuan, ruang lingkup, dan kriteria pemeriksaan sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Keterbukaan itu sangat penting, sehingga nanti desain pemeriksaan kami itu berdasarkan daripada pertanyaan-pertanyaan, dari tujuan audit sampai pada kriterianya. Nanti hal ini akan dibuat dalam satu matriks yang akan didiskusikan secara teknis di masing-masing OPD pengampu,” jelasnya.
Entry meeting tersebut menjadi tahap awal pelaksanaan audit kinerja BPK terhadap program prioritas Pemprov NTB di sektor ketahanan pangan dan pendidikan. Kegiatan itu turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB, Syamsul Hadi, serta jajaran tim pemeriksa BPK dan pimpinan perangkat daerah terkait. (Gad)
