Sumbawa Besar, GaungNUSRA
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mencatat sekitar 90 persen guru jenjang TK, SD, hingga SMP telah mengantongi Sertifikat Pendidik (Serdik). Meski demikian, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan dalam pemerataan distribusi tenaga pendidik serta pemenuhan kebutuhan guru pada sejumlah mata pelajaran.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KSB, melalui Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Abdul Muis SPd, mengatakan, dari total 2.128 guru yang bertugas di seluruh sekolah negeri maupun satuan pendidikan dibawah pembinaan Dikbud, sebagian besar telah tersertifikasi. Sementara sekitar 10 persen lainnya masih menunggu kesempatan mengikuti proses sertifikasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Menurutnya, mekanisme sertifikasi guru saat ini dilakukan berdasarkan skema dan undangan dari pemerintah pusat melalui akun masing-masing guru. Karena itu, pemerintah daerah hanya dapat melakukan pendataan dan memastikan seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi.
"Sebagian besar guru kita sudah memiliki Sertifikat Pendidik. Sisanya masih menunggu jadwal dan undangan dari pemerintah pusat sesuai mekanisme yang berlaku," ujar Muis, Jumat (24/7).
Dari sisi jumlah tenaga pendidik, ia menjelaskan kebutuhan guru di Kabupaten Sumbawa Barat secara umum telah terpenuhi melalui pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, hasil pemetaan yang dilakukan Dinas Dikbud menunjukkan distribusi guru antar sekolah belum sepenuhnya merata.
Selain itu, sejumlah sekolah masih mengalami kekurangan guru untuk mata pelajaran tertentu, seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Pendidikan Agama, serta Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK).
"Secara umum kebutuhan guru sudah cukup setelah adanya pengangkatan PPPK. Namun, kami masih kekurangan guru untuk beberapa mata pelajaran spesifik seperti PPKn, Agama, dan PJOK," katanya.
Ia menjelaskan, kekurangan guru pada tiga mata pelajaran tersebut tersebar di hampir seluruh kecamatan dengan kebutuhan rata-rata empat hingga lima orang untuk setiap bidang studi. Kondisi itu telah dilaporkan kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan formasi calon aparatur sipil negara (CASN) pada rekrutmen berikutnya.
Disisi lain, hasil pemetaan juga menunjukkan adanya kelebihan guru kelas pada sejumlah sekolah dasar dan taman kanak-kanak, terutama di kawasan perkotaan. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Dinas Dikbud tengah mempelajari regulasi terbaru yang memungkinkan guru aparatur sipil negara, termasuk PPPK, ditugaskan di sekolah swasta yang membutuhkan tenaga pendidik.
"Ada beberapa sekolah negeri yang memiliki kelebihan guru kelas. Sesuai regulasi terbaru, kami sedang mengkaji kemungkinan menyalurkan guru-guru tersebut ke sekolah swasta yang masih kekurangan tenaga pendidik," jelasnya.
Terkait pendataan tenaga honorer melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Muis memastikan hampir seluruh guru di Kabupaten Sumbawa Barat telah terakomodasi. Sebagian besar di antaranya kini telah berstatus aparatur sipil negara, baik sebagai PPPK penuh waktu maupun paruh waktu.
Selain melakukan penataan distribusi guru, Dinas Dikbud KSB juga terus mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menjalin kerja sama dengan Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara melalui sejumlah program peningkatan kompetensi guru dan penguatan kemampuan akademik peserta didik.
"Kami terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan melalui berbagai program, di antaranya Biologi Learning dan Matematika Smart. Harapannya, kualitas pembelajaran di sekolah-sekolah di Kabupaten Sumbawa Barat terus meningkat," tutup Muis. (Gbw)
