Sumbawa Barat, GaungNUSRA Online
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Dinas Sosial (Dinsos) menyiapkan lahan baru seluas lima hektare untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat, program strategis Kementerian Sosial Republik Indonesia. Langkah tersebut dilakukan setelah enam lokasi yang sebelumnya diusulkan dinyatakan belum memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan pemerintah pusat.
Kepala Dinas Sosial KSB, Kamaluddin, mengatakan enam lokasi yang diajukan sebelumnya tidak lolos verifikasi karena kondisi kontur tanah dan karakteristik geografisnya dinilai kurang sesuai untuk pembangunan kawasan pendidikan.
"Kami sebelumnya mengusulkan enam alternatif lokasi. Namun, hasil evaluasi menunjukkan lahan-lahan tersebut belum memenuhi kualifikasi teknis. Ada yang luasnya sudah mencapai lima hektare, tetapi kondisi lahannya cukup curam sehingga belum disetujui oleh pemerintah pusat," ujarnya, Selasa (14/7).
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melakukan koordinasi lintas perangkat daerah untuk menyiapkan lokasi baru yang dinilai memenuhi seluruh persyaratan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) telah mengidentifikasi satu lokasi yang diproyeksikan menjadi usulan baru kepada Kementerian Sosial.
Berbeda dengan pengajuan sebelumnya yang menawarkan beberapa alternatif, kali ini pemerintah daerah memilih memfokuskan persiapan pada satu lokasi agar seluruh persyaratan administrasi maupun teknis dapat dipenuhi secara optimal.
"Kami hanya menyiapkan satu lokasi, tetapi kami pastikan seluruh kriterianya sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat, baik dari sisi luas lahan, kontur tanah, aksesibilitas, maupun letaknya yang dinilai strategis," kata Kamaluddin.
Menurutnya, tim verifikasi dari Kementerian Sosial dijadwalkan turun langsung ke lapangan untuk melakukan penilaian terhadap kelayakan lokasi yang diusulkan. Hasil verifikasi tersebut akan menjadi dasar penentuan apakah pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Sumbawa Barat dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.
Lahan yang disiapkan memiliki luas sekitar lima hektare dan berada di kawasan strategis yang meliputi wilayah Kecamatan Seteluk dan Poto Tano. Lokasi tersebut dipilih karena dinilai memiliki karakteristik yang paling sesuai dengan persyaratan pembangunan Sekolah Rakyat.
Kamaluddin menjelaskan, keberadaan Sekolah Rakyat di Kabupaten Sumbawa Barat dinilai sangat dibutuhkan mengingat masih banyak anak dari keluarga kurang mampu yang memerlukan akses pendidikan berkualitas. Program tersebut diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang masuk dalam kelompok Desil 1 dan Desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Berdasarkan hasil validasi data, jumlah anak dari keluarga Desil 1 dan Desil 2 di Kabupaten Sumbawa Barat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan satu unit Sekolah Rakyat," jelasnya.
Ia menambahkan, dalam skema pembangunan tersebut pemerintah daerah bertanggung jawab menyiapkan lahan yang bebas dari permasalahan administrasi maupun penguasaan, termasuk proses pembersihan lokasi. Sementara pembangunan gedung sekolah beserta fasilitas pendukungnya akan dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menargetkan seluruh proses administrasi dan penyiapan lahan dapat diselesaikan pada tahun ini. Dengan demikian, usulan pembangunan dapat segera memperoleh persetujuan sehingga pembangunan fisik Sekolah Rakyat diharapkan mulai dilaksanakan pada 2027.
"Kami berupaya agar seluruh proses penyiapan lahan selesai tahun ini. Jika pengajuan kembali disetujui pemerintah pusat, kami berharap pembangunan fisik Sekolah Rakyat sudah dapat dimulai tahun depan," pungkas Kamaluddin. (Gbw)
