Sumbawa Barat, GaungNUSRA
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora), terus mematangkan konsep pariwisata kerakyatan berbasis komunitas lokal. Pemerintah daerah menempatkan penguatan sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan masyarakat sebagai bagian penting dalam pengembangan sektor pariwisata.
Kepala Disparpora KSB, Nurdin Rahman SE, mengatakan pemerintah tidak hanya membutuhkan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata. Pemerintah juga perlu menyiapkan masyarakat yang mampu mengelola potensi wisata secara mandiri dan berkelanjutan.
Menurut Nurdin, pembangunan fasilitas fisik relatif lebih mudah karena pemerintah dapat menyelesaikannya dalam waktu tertentu. Namun, pemerintah membutuhkan proses lebih panjang untuk membangun kapasitas SDM sekaligus memperkuat tata kelola lembaga pengelola pariwisata di tingkat masyarakat.
“Membangun fasilitas itu sederhana, enam bulan saja bisa selesai. Namun, mengelola sumber daya manusia membutuhkan perencanaan dan waktu,” kata Nurdin, Kamis (24/9).
Karena itu, Disparpora KSB mengarahkan pengembangan pariwisata kerakyatan pada penguatan kelembagaan seperti kelompok sadar wisata (Pokdarwis), badan usaha milik desa (BUMDes), serta komunitas masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata.
Nurdin melihat perkembangan teknologi turut mengubah pola aktivitas generasi muda. Generasi Z dan Generasi Alpha kini memiliki akses luas untuk bekerja secara mandiri melalui teknologi digital, termasuk dari rumah.
Perubahan tersebut, kata dia, membuka peluang baru bagi anak muda untuk mengembangkan kreativitas dan usaha. Namun, pemerintah juga perlu memastikan perkembangan pola kerja tersebut tidak mengurangi interaksi sosial dan semangat gotong royong yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.
“Kami membentuk komunitas supaya masyarakat bisa menyatukan ide dan mengelola bersama,” ujarnya.
Disparpora mendorong komunitas lokal menjadi ruang bagi anak muda untuk mengambil peran sesuai kemampuan masing-masing. Pemerintah ingin membangun pembagian peran yang lebih profesional, mulai dari pengelolaan destinasi, pemasaran digital, pelayanan wisatawan, hingga pemanduan.
Konsep tersebut juga membuka ruang bagi pemuda untuk memanfaatkan teknologi dalam mempromosikan potensi wisata daerah. Mereka dapat mengembangkan konten digital, mengelola media sosial, serta memperkenalkan destinasi dan budaya lokal kepada calon wisatawan.
Salah satu langkah yang mulai dijalankan Disparpora KSB yakni melibatkan 25 pemuda lokal melalui program Bale Bahasa. Program tersebut menyiapkan pemuda dengan kemampuan bahasa asing untuk mendukung pelayanan wisatawan.
Para pemuda yang terlibat memiliki kemampuan dalam sejumlah bahasa asing, termasuk bahasa Inggris, Arab, dan Korea. Kemampuan tersebut diharapkan dapat memperkuat kesiapan masyarakat ketika menerima kunjungan wisatawan dari berbagai daerah maupun mancanegara.
Disparpora KSB juga membuka ruang interaksi dengan warga asing untuk memperkenalkan kehidupan dan kearifan lokal. Pemerintah daerah pada awal pekan ini mengajak mahasiswa asal Australia untuk tinggal sementara dan mempelajari berbagai aspek kehidupan masyarakat setempat.
Kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa asing untuk mengenal budaya lokal secara langsung. Pada saat yang sama, masyarakat mendapat ruang untuk memperkenalkan tradisi, budaya, serta potensi wisata Sumbawa Barat kepada warga dari luar negeri.
Nurdin mengatakan Disparpora juga menggandeng akademisi dari perguruan tinggi untuk mematangkan konsep kelembagaan pariwisata. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk menyusun tata kelola komunitas wisata yang lebih terstruktur dan mampu menjalankan fungsi pengelolaan destinasi.
Menurut dia, penguatan kelembagaan menjadi salah satu fokus karena pengembangan destinasi tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik. Masyarakat harus memiliki kemampuan untuk mengelola fasilitas, menyusun program, memasarkan destinasi, sekaligus menjaga kualitas pelayanan kepada wisatawan.
Disparpora juga memasukkan aspek edukasi lingkungan dan perlindungan kearifan lokal dalam konsep pariwisata kerakyatan. Pemerintah ingin masyarakat ikut menjaga lingkungan dan budaya ketika mengembangkan aktivitas ekonomi berbasis wisata.
Nurdin mengatakan konsep tersebut memberi ruang lebih besar kepada masyarakat untuk mengambil peran dalam aktivitas pariwisata sekaligus memperoleh manfaat ekonomi dari potensi yang mereka miliki.
“Tujuan ide pariwisata kerakyatan ini agar masyarakat dapat mengambil peran sentral sehingga meningkatkan pendapatan,” tegas Nurdin. (Gbw)
