Sumbawa Besar, GaungNUSRA Online
Kondisi infrastruktur di wilayah selatan Kabupaten Sumbawa, khususnya di Kecamatan Ropang dan Lantung, mendapat sorotan dari anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa, Muhammad Zain SIP. Legislator Fraksi Partai Golkar itu menilai pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam menyelesaikan persoalan infrastruktur, yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat.
Muhammad Zain yang akrab disapa Rosi mengatakan, potensi sumber daya alam di Kecamatan Ropang dan Lantung harus menjadi kekuatan untuk mendorong percepatan pembangunan melalui kolaborasi strategis antara pemerintah daerah dan perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah tersebut.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu lebih proaktif mengajak perusahaan-perusahaan tambang untuk duduk bersama membahas kebutuhan pembangunan daerah, khususnya infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan.
“Pemerintah daerah perlu duduk bersama dengan pihak perusahaan. Sampaikan apa yang menjadi target RPJMD Kabupaten Sumbawa dalam lima tahun ke depan. Kebutuhan masyarakat dan daerah harus disinkronkan dengan program pemberdayaan yang dimiliki perusahaan melalui dana PPM bidang infrastruktur,” ujar Rosi, Minggu (24/5).
Ia menegaskan, dana Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang dimiliki perusahaan tambang dapat menjadi solusi konkret dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur sekaligus peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat lokal.
Menanggapi berbagai aspirasi masyarakat, termasuk yang disuarakan LSM Gentar Alam, Muhammad Zain menilai diperlukan respons cepat dari pemerintah daerah agar persoalan infrastruktur di wilayah selatan tidak terus berlarut.
“Kita butuh tenaga birokrat yang memiliki kepedulian nyata bagi masyarakat. Persoalan di Ropang ini adalah akumulasi dari kebutuhan dasar yang mendesak. Jika Pemda memiliki kemauan politik yang kuat, kolaborasi dengan investor di sana adalah kunci yang paling masuk akal untuk segera dilaksanakan,” katanya.
Muhammad Zain juga mengapresiasi langkah PT Intam yang terlibat langsung memperbaiki akses jalan di Desa Lebin. Menurutnya, upaya tersebut merupakan contoh nyata implementasi tanggung jawab sosial perusahaan yang patut dicontoh perusahaan lain yang beroperasi di wilayah selatan Kabupaten Sumbawa.
“Apa yang dilakukan PT Intam di Lebin adalah langkah awal yang baik. Namun, ini harus menjadi pola yang masif. Pemerintah harus menjadi dirigen yang mengatur agar seluruh perusahaan yang ada di Ropang memiliki komitmen serupa, sehingga beban daerah dalam membangun infrastruktur bisa terbantu melalui kolaborasi yang terukur,” jelas anggota DPRD dari Daerah Pemilihan II Sumbawa tersebut.
Sebagai anggota Komisi II yang membidangi ekonomi, keuangan, dan industri, Rosi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan tersebut melalui rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak terkait. Ia juga berjanji akan mendorong pemerintah daerah agar menjadikan Kecamatan Ropang sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.
“Ropang adalah lumbung pangan vital bagi Sumbawa. Tidak elok jika akses produksinya terhambat hanya karena keterbatasan anggaran. Kita akan terus dorong Pemda untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pendanaan di luar APBD, yakni dengan memaksimalkan potensi CSR atau dana PPM perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut,” tutupnya. (Gam)
