Mataram, GaungNUSRA
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan pentingnya data akurat, kajian kritis, dan masukan konstruktif dari berbagai elemen masyarakat untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan serta mempercepat pembangunan daerah.
Menurutnya, kompleksitas sosial di NTB menuntut pemahaman mendalam agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Hal itu disampaikan Iqbal saat menghadiri silaturahmi pemikiran (silatul fikri) dan tasyakur satu tahun Matadata Institute, Research, Consultant & Advisors di Mataram, Jumat (16/10/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Eksekutif Matadata Institute, Nurdin Ranggabarani, SH., MH.
Iqbal mengakui, dinamika NTB tidak dapat dipahami hanya dari satu sudut pandang. Keragaman karakter sosial, budaya, bahasa, dan aspirasi masyarakat di setiap wilayah membutuhkan pendekatan kebijakan yang kontekstual dan adaptif.
“NTB ternyata lebih kompleks dari yang saya bayangkan. NTB itu tidak homogen, sangat heterogen. Bahkan, dalam satu kabupaten pun cara berpikir, bahasa, dialek, dan harapan masyarakatnya bisa berbeda,” ungkapnya.
Ia mencontohkan perbedaan karakter masyarakat di Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, hingga wilayah Bima. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tidak ada satu kerangka acuan yang dapat digunakan untuk memahami seluruh persoalan di NTB.
Meski demikian, Iqbal melihat adanya kesamaan harapan di tengah keberagaman tersebut, yakni keinginan masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.
“Tidak ada satu kerangka tunggal yang bisa kita gunakan untuk memahami NTB. Tetapi ada titik temu di antara semua harapan itu, yaitu keinginan untuk menjadi lebih baik,” imbuhnya.
Karena itu, Iqbal menyambut positif kehadiran Matadata Institute sebagai wadah pertukaran gagasan dan penyedia masukan kritis bagi pemerintah daerah. Ia berharap lembaga riset tersebut mampu menjembatani pemikiran para tokoh senior, akademisi, peneliti, dan profesional dengan generasi muda yang dapat menerjemahkannya menjadi rekomendasi kebijakan yang operasional.
Menurutnya, pemikiran dan pengalaman para tokoh perlu didokumentasikan serta ditransformasikan menjadi rekomendasi yang aplikatif bagi pembangunan daerah.
“Saya berharap pemikiran-pemikiran para senior ini dituangkan dalam bentuk tulisan dan operasional. Perlu ada anak-anak muda yang menerjemahkan apa yang dipikirkan menjadi sesuatu yang bisa dikerjakan,” ujarnya.
Perkuat Reformasi Birokrasi
Di sektor pemerintahan, Iqbal menegaskan pembenahan birokrasi menjadi fondasi utama untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima dan berkelanjutan. Menurutnya, keberhasilan pemerintahan tidak cukup hanya mengandalkan individu berkualitas, tetapi juga membutuhkan sistem yang sehat.
Ia berpandangan, individu berkompeten yang bekerja dalam sistem buruk tidak akan menghasilkan kinerja optimal. Sebaliknya, sistem birokrasi yang tertata dapat mendorong aparatur bekerja secara profesional dan memberikan hasil terbaik bagi masyarakat.
“Kalau kita punya orang-orang bagus tetapi sistemnya buruk, hasilnya juga akan buruk. Sebaliknya, orang-orang biasa dengan sistem yang baik bisa menghasilkan kinerja yang baik. Idealnya, kita membangun sistem yang memberi ruang bagi setiap orang untuk tumbuh sesuai kemampuannya,” jelasnya.
Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Iqbal menyebut penerapan manajemen talenta sebagai salah satu pilar penguatan sistem merit di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. Melalui pendekatan ini, penempatan karier dan pengembangan kompetensi aparatur diharapkan semakin objektif dan berbasis kinerja.
Ia juga mengaku optimistis melihat munculnya aparatur muda dari berbagai wilayah NTB yang memiliki potensi kepemimpinan.
Pemprov Terbuka terhadap Kritik
Iqbal menegaskan, pemerintah daerah terbuka terhadap kritik, evaluasi, dan masukan konstruktif untuk menyempurnakan program pembangunan yang sedang berjalan.
“Kami yakin kami tidak sempurna dan masih banyak kekurangan di sana-sini. Kami senang kalau mendapatkan masukan untuk perbaikan, mumpung masih ada waktu untuk memperbaiki dan menyempurnakan apa yang sudah kami lakukan,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Matadata Institute, Nurdin Ranggabarani, memaparkan bahwa lembaganya telah merumuskan sekitar 25 poin rekomendasi strategis berdasarkan kajian terhadap arah kebijakan pemerintahan Iqbal-Dinda selama satu tahun terakhir.
Rekomendasi tersebut mencakup penguatan sistem meritokrasi, percepatan penanganan kemiskinan ekstrem melalui program Desa Berdaya, hingga penyehatan alokasi anggaran di sektor kesehatan.
“Matadata Institute telah merangkum sekitar 25 poin rekomendasi dari hasil kajian terhadap kebijakan pemerintahan Iqbal-Dinda. Rekomendasi ini mencakup penguatan sistem meritokrasi, penanganan kemiskinan ekstrem melalui program Desa Berdaya, hingga kebijakan APBD di sektor kesehatan. Kami ingin masukan ini menjadi kontribusi konstruktif bagi perbaikan pembangunan NTB dan akan menyampaikannya secara resmi kepada pemerintah daerah,” ungkap Nurdin.
Ia menambahkan, rekomendasi tersebut merupakan intisari dokumentasi perjalanan kepemimpinan daerah yang akan diserahkan secara resmi kepada Pemprov NTB bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun provinsi.
Matadata Institute merupakan lembaga riset independen yang diluncurkan di Mataram pada 17 Oktober 2025 dengan moto “Dengan Data, Kita Menata”. Lembaga tersebut berupaya mendukung pengambilan keputusan strategis berbasis data. (Gad/Hms)
