Sumbawa Besar, GaungNUSRA Online
Forum Advokat Sumbawa Bersatu (FASB) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Sumbawa bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dalam menertibkan aktivitas penebangan liar atau ilegal logging di kawasan Batulanteh. Organisasi profesi tersebut menilai upaya penegakan hukum dan penyelamatan kawasan hutan menjadi langkah penting untuk menjaga kelestarian lingkungan, serta keberlangsungan sumber daya air bagi masyarakat.
Dukungan tersebut disampaikan Ketua Forum Advokat Sumbawa Bersatu, Ahmadul Kusasi SH. Dalam keterangan resminya, Jumat (29/5), Ahmadul menilai langkah tegas yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumbawa merupakan tindakan yang mendesak. Mengingat tingginya ancaman kerusakan lingkungan akibat aktivitas penebangan liar di kawasan hutan Batulanteh.
“Kami dari Forum Advokat Sumbawa Bersatu mendukung penuh program penghijauan dan langkah tegas Bupati Sumbawa dalam memberantas praktik ilegal logging di Batulanteh. Jangan sampai kita mewariskan bencana bagi anak cucu kita hanya demi keuntungan segelintir pihak,” ujar Ahmadul.
Ia menegaskan, kawasan hutan Batulanteh memiliki fungsi strategis bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Sumbawa. Selain menjadi salah satu kawasan penyangga ekosistem, wilayah tersebut juga berperan penting sebagai daerah tangkapan air yang menopang kebutuhan air bersih masyarakat.
Menurut Ahmadul, kerusakan hutan yang terus berlangsung berpotensi menimbulkan dampak serius, mulai dari berkurangnya debit sumber air hingga meningkatnya risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Karena itu, upaya penyelamatan kawasan hutan harus menjadi perhatian bersama seluruh elemen masyarakat.
“Hutan Batulanteh adalah jantung sumber air kita. Jika terus dibiarkan dirusak oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, dampaknya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat Sumbawa. Penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu,” tegasnya.
FASB juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang melibatkan unsur Forkopimda dalam kegiatan penertiban di lapangan. Menurut Ahmadul, sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait menjadi faktor penting dalam memastikan proses penegakan hukum berjalan efektif.
Beberapa langkah yang dilakukan pemerintah, seperti penghentian operasional alat berat dan pengamanan kayu hasil temuan yang belum memiliki kejelasan dokumen perizinan, dinilai sebagai bagian dari upaya penertiban yang perlu didukung oleh seluruh pihak.
Meski demikian, FASB mengingatkan agar proses lanjutan yang tengah dilakukan pemerintah tetap berjalan secara transparan dan sesuai ketentuan hukum. Terlebih, pemerintah telah memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang merasa memiliki kayu hasil temuan untuk melakukan klarifikasi dan menunjukkan dokumen legalitas yang dimiliki.
Ahmadul menilai ruang klarifikasi tersebut merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam memastikan setiap tindakan dilakukan berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku. Namun, ia mengingatkan agar proses verifikasi dilakukan secara ketat dan profesional sehingga tidak membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan maupun upaya melegalkan aktivitas yang bertentangan dengan hukum.
“Kami mendukung penuh upaya Pemkab yang transparan dalam proses identifikasi ini. Namun, kami meminta aparat penegak hukum untuk tidak ragu memberikan sanksi tegas kepada siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum di kawasan hutan lindung sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Lebih lanjut, FASB menilai perlindungan kawasan hutan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Kesadaran kolektif untuk menjaga kelestarian lingkungan dinilai menjadi kunci utama dalam mencegah terjadinya kerusakan hutan yang dapat berdampak pada generasi mendatang.
Organisasi advokat tersebut juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal perkembangan penanganan kasus dugaan ilegal logging di Batulanteh. Pengawalan itu dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya penegakan hukum sekaligus memastikan kepastian hukum dan kelestarian lingkungan tetap terjaga.
Menurut FASB, keberhasilan menjaga kawasan Batulanteh bukan hanya menyangkut perlindungan hutan semata, tetapi juga menyangkut masa depan sumber daya alam Kabupaten Sumbawa. Karena itu, seluruh pihak diharapkan dapat mendukung langkah-langkah penertiban yang dilakukan pemerintah demi menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat.
Dengan dukungan berbagai elemen masyarakat, termasuk kalangan advokat, upaya pemberantasan ilegal logging di Batulanteh diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga kawasan hutan yang menjadi salah satu penyangga kehidupan masyarakat Sumbawa tetap terjaga untuk generasi sekarang maupun yang akan datang. (Gam/Hms)
