Sumbawa Barat, GaungNUSRA
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terus memperkuat implementasi program Satu Data Indonesia melalui evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan data statistik sektoral di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh data pembangunan daerah tersaji secara akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah.
Kepala Diskominfo KSB, Dedy Damhudy M Khatim, mengatakan Diskominfo memiliki peran sebagai walidata sekaligus bank data resmi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Karena itu, seluruh OPD diminta segera melengkapi dokumen yang masih kurang agar proses integrasi data berjalan optimal.
"Kami menginstruksikan seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat untuk segera melengkapi dokumen yang masih kurang guna menjamin keakuratan sistem informasi pembangunan daerah," ujar Dedy, Jumat (3/7).
Hasil evaluasi menunjukkan sebagian besar OPD telah menyerahkan laporan statistik sektoral sesuai jadwal. Namun, masih terdapat sejumlah perangkat daerah yang dokumen pendukungnya belum lengkap, bahkan sebagian belum disampaikan kepada walidata sehingga perlu segera ditindaklanjuti.
Selain menghadapi persoalan kelengkapan data sektoral, Diskominfo juga menemukan tantangan dalam penyelarasan data kependudukan. Salah satunya dipengaruhi tingginya mobilitas pekerja dari luar daerah, terutama tenaga kerja sektor pertambangan yang bekerja di Kecamatan Maluk.
Menurut Dedy, banyak pekerja luar daerah yang mengurus administrasi kependudukan saat mulai bekerja di Sumbawa Barat, tetapi tidak memperbarui kembali dokumen tersebut setelah masa kontraknya berakhir. Kondisi tersebut menyebabkan data administrasi kependudukan tidak lagi mencerminkan kondisi riil masyarakat.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat saat ini melakukan sinkronisasi antara sistem SIGAP AGR dengan Salam Dukcapil. Integrasi kedua sistem tersebut diharapkan mampu mengurangi perbedaan data administrasi serta meningkatkan kualitas basis data kependudukan.
Permasalahan lain juga ditemukan pada data ketenagakerjaan. Masih banyak lulusan perguruan tinggi yang belum memperbarui status pekerjaan pada dokumen kependudukan. Akibatnya, meskipun telah bekerja, status mereka masih tercatat sebagai pelajar atau mahasiswa.
Ketidaksesuaian data tersebut berpotensi memengaruhi akurasi berbagai indikator pembangunan, termasuk angka pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan. Karena itu, masyarakat diimbau lebih aktif memperbarui data kependudukan melalui layanan administrasi yang tersedia.
Dalam menjaga konsistensi data, Diskominfo menerapkan proses validasi berlapis agar tidak terjadi perbedaan angka yang signifikan antara data yang dikelola walidata dengan data pada OPD teknis. Validasi dilakukan secara khusus pada sektor-sektor yang memiliki perubahan data cukup cepat, seperti penyaluran bantuan sosial dan sektor pertanian.
"Kami menerapkan validasi ketat pada sektor yang bergerak dinamis, seperti komoditas pertanian dan bantuan sosial," kata Dedy.
Diskominfo juga menetapkan batas waktu pelaporan terhadap data luas lahan pertanian yang terdampak serangan hama. Kebijakan tersebut diterapkan untuk mencegah perubahan data secara mendadak yang berpotensi menimbulkan perbedaan informasi antarinstansi.
Melalui penguatan koordinasi, evaluasi berkala, serta integrasi sistem informasi, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat optimistis mampu menghadirkan data pembangunan yang valid, akurat, dan terintegrasi. Ketersediaan data yang berkualitas diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran sekaligus meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. (Gbw)
