Sumbawa Besar, GaungNUSRA Online
Tim Penggerak (TP) Posyandu Kabupaten Sumbawa terus memperkuat peran Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan dasar masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengoptimalkan sistem pencatatan dan pelaporan Posyandu, guna mendukung pemenuhan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tingkat desa dan kelurahan.
Upaya tersebut menjadi fokus dalam rapat koordinasi dan diskusi strategis yang dipimpin Ketua TP Posyandu Kabupaten Sumbawa, Hj Ida Fitria Syarafuddin Jarot SE, di ruang kerjanya, Minggu (8/6). Kegiatan itu dihadiri jajaran TP PKK Kabupaten Sumbawa serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Pertemuan tersebut membahas pentingnya penguatan dan integrasi data sebagai dasar perencanaan program pelayanan dasar yang lebih tepat sasaran. Data yang akurat dinilai menjadi instrumen utama dalam mendukung pelaksanaan enam SPM yang meliputi bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial.
Kepala Bidang Kelembagaan Desa dan Sosial Budaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa, Yuni Ilmi Kurniati SSTP MSi, menjelaskan bahwa akurasi data sasaran keluarga menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan program pelayanan dasar di desa dan kelurahan.
Menurutnya, sumber data yang terintegrasi mulai dari catatan Kelompok Dasa Wisma, buku administrasi umum Posyandu hingga format registrasi layanan harus dimanfaatkan secara optimal. Data tersebut nantinya menjadi dasar penyusunan perencanaan program dan penganggaran yang bersumber dari APBDes maupun APBD.
“Data yang valid dan terintegrasi akan memudahkan pemerintah dalam menentukan kebijakan, termasuk dalam penyusunan program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Dalam rapat itu juga dibahas penggunaan kartu bantu bagi sasaran siklus hidup, mulai dari bayi, balita, remaja, ibu hamil hingga lanjut usia. Kartu tersebut akan berfungsi sebagai rekam data layanan dasar yang memuat berbagai informasi penting terkait kondisi dan kebutuhan masyarakat.
Data yang terkumpul selanjutnya akan disinkronkan dengan Sistem Informasi Posyandu melalui format pelaporan F1 hingga F8, serta diintegrasikan dengan aplikasi berbasis web milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Integrasi ini diharapkan dapat mempermudah proses monitoring, evaluasi, dan pengukuran kinerja Posyandu secara berkala.
Selain sektor kesehatan, pembahasan juga menyentuh dukungan terhadap pemenuhan SPM bidang pendidikan. Kepala Bidang Perpustakaan, Nieta, menyoroti pentingnya penguatan budaya literasi sejak usia dini melalui pembentukan dan pengembangan kelembagaan perpustakaan di setiap desa dan kelurahan.
Menurutnya, keberadaan perpustakaan desa menjadi sarana penting untuk meningkatkan minat baca masyarakat sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, pemenuhan koleksi buku bacaan sesuai standar yang berlaku perlu menjadi perhatian bersama.
Menanggapi berbagai masukan yang berkembang dalam forum tersebut, Ketua TP Posyandu Kabupaten Sumbawa, Hj Ida Fitria Syarafuddin Jarot, mengapresiasi komitmen seluruh pihak dalam memperkuat layanan dasar masyarakat melalui Posyandu.
Ia menegaskan bahwa hasil identifikasi dan pemetaan data yang telah dilakukan harus segera ditindaklanjuti menjadi langkah nyata di lapangan. Salah satu fokus utama yang menjadi perhatian adalah percepatan penurunan angka stunting melalui berbagai intervensi yang terukur dan berkelanjutan.
“Saya mendorong TP Posyandu Kabupaten agar segera menindaklanjuti hasil diskusi ini. Fokus kita adalah pencegahan stunting sedini mungkin melalui intervensi spesifik dan sensitif, sekaligus memperkuat literasi masyarakat melalui pengembangan perpustakaan desa,” katanya.
Ia menilai keberhasilan penanganan stunting tidak hanya bergantung pada sektor kesehatan semata, tetapi juga membutuhkan dukungan lintas sektor, mulai dari pendidikan, sanitasi, ketahanan pangan hingga peningkatan kualitas pengasuhan keluarga.
Di akhir arahannya, Hj Ida menekankan pentingnya memperkuat sinergi antarinstansi dan memastikan seluruh program berjalan secara terpadu hingga tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. TP Posyandu Kabupaten juga diminta terus melakukan pemantauan dan pembinaan secara berkelanjutan agar seluruh program dapat berjalan efektif.
Menurutnya, Posyandu harus mampu menjalankan fungsi yang lebih luas sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (LKD/LKK) yang menjadi penghubung antara pemerintah dengan masyarakat dalam penyelenggaraan layanan dasar.
“Posyandu harus diperkuat perannya sebagai LKD/LKK yang efektif. Jadikan Posyandu sebagai jembatan utama antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadirkan layanan dasar enam Standar Pelayanan Minimal secara tepat sasaran,” tegasnya. (Gam)
