Sumbawa Barat, GaungNUSRA
Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyusun policy brief atau rekomendasi kebijakan berbasis riset untuk mengoptimalkan pemanfaatan saluran irigasi bendungan bagi pengembangan perikanan air tawar.
Dokumen tersebut disiapkan sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati Sumbawa Barat dalam merumuskan kebijakan pengembangan klaster ekonomi baru berbasis potensi lokal. Upaya ini diharapkan dapat mendorong kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan daerah terhadap sektor pertambangan.
Kepala Brida KSB, Mars Anugerainsyah, menjelaskan pada Jumat (23/) lalu,
bahwa penyusunan policy brief diawali dengan kajian mendalam dan melibatkan pakar dari Fakultas Perikanan Universitas Lambung Mangkurat.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah tata kelola pemanfaatan air irigasi. Mengingat saluran tersebut berada dalam kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS), diperlukan kajian regulasi agar pemanfaatannya untuk budidaya perikanan tidak berbenturan dengan kepentingan irigasi pertanian.
“Kami bergerak ke sana agar tidak salah mengambil langkah sebagai dasar Pak Bupati dalam membuat kebijakan. Kami menyusun policy brief dari seluruh hasil analisis dan masukan pakar. Regulasi ini penting untuk mencegah konflik kepentingan antara pemanfaat irigasi pertanian dan budidaya perikanan,” ungkap Mars.
Menurutnya, hasil kajian tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan bentuk regulasi yang diperlukan, baik melalui Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup), dengan tetap memperhatikan kewenangan pengelolaan sumber daya air.
Dari sisi ekonomi, pengembangan perikanan air tawar dinilai memiliki peluang karena kebutuhan ikan di KSB selama ini masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Kondisi tersebut membuka ruang bagi pengembangan produksi lokal untuk memenuhi kebutuhan pasar sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.
Pemanfaatan saluran irigasi untuk budidaya ikan juga berpotensi menjadi sumber pendapatan tambahan bagi petani di sela masa tanam dan panen padi. Dengan demikian, kegiatan ekonomi masyarakat tidak hanya bergantung pada hasil pertanian musiman.
Selain pengembangan budidaya, Brida turut melihat peluang hilirisasi komoditas ikan gabus. Ikan tersebut berpotensi diolah menjadi produk bernilai tambah, termasuk ekstrak albumin untuk kebutuhan produk kesehatan serta berbagai olahan pangan.
Pengembangan tersebut diharapkan dapat memperluas rantai nilai ekonomi perikanan, mulai dari produksi, pengolahan, hingga pemasaran, sekaligus meminimalkan limbah melalui pemanfaatan hasil samping.
Penyusunan policy brief ini juga menjadi bagian dari upaya jangka panjang KSB untuk memperkuat sektor ekonomi di luar pertambangan. Berdasarkan data produk domestik regional bruto (PDRB) yang disampaikan Brida, kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian daerah mulai menurun dari sebelumnya hampir 80 persen menjadi sekitar 76 persen.
Melalui kajian tersebut, Brida mendorong pengembangan sektor non-tambang secara bertahap, meliputi perikanan, pertanian, perkebunan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta perdagangan lokal.
Pengembangan berbagai sektor tersebut diharapkan dapat memperluas sumber pertumbuhan ekonomi daerah, membuka peluang usaha, dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat KSB secara berkelanjutan. (Gbw)
