Sumbawa Besar, GaungNUSRA
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Sumbawa memastikan ketersediaan blanko Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) masih aman hingga akhir 2026. Saat ini, Dukcapil Sumbawa memiliki sekitar 5.000 keping blanko yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan masyarakat.
Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sumbawa, H Varian Bintoro SSos MSi, mengatakan stok tersebut masih mencukupi meski pelayanan administrasi kependudukan setiap hari cukup tinggi.
“Posisi stok blanko KTP saat ini aman dan cukup tersedia. Jumlahnya sekitar 5.000 keping dan diperkirakan dapat bertahan sampai akhir 2026,” kata Varian, Selasa (22/9).
Menurut Varian, Dukcapil Sumbawa melayani lebih dari 100 warga setiap hari. Masyarakat datang untuk mengurus berbagai dokumen kependudukan, mulai dari KTP-el, Kartu Keluarga (KK), akta pencatatan sipil, hingga Kartu Identitas Anak (KIA).
Selain pelayanan langsung di kantor Dukcapil, masyarakat juga dapat mengurus dokumen kependudukan melalui pemerintah desa dan kelurahan. Dukcapil memanfaatkan aplikasi Sistem Layanan Administrasi Kependudukan Online (SILAMO) untuk memperluas akses pelayanan hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Varian mengatakan Dukcapil terus mendorong masyarakat yang belum memiliki KTP-el agar segera melakukan perekaman data. Dukcapil juga mengimbau warga yang telah berusia 16 tahun untuk melakukan perekaman lebih awal.
“Bagi masyarakat yang belum memiliki KTP-el, kami mengimbau agar segera melakukan perekaman. Termasuk warga yang sudah berusia 16 tahun agar melakukan perekaman lebih awal. KTP-el akan diterbitkan ketika yang bersangkutan genap berusia 17 tahun,” ujarnya.
Berdasarkan evaluasi hingga September 2026, jumlah wajib KTP di Kabupaten Sumbawa mencapai 391.870 orang dari total jumlah penduduk sebanyak 533.318 jiwa berdasarkan data semester I Juni 2026.
Di sisi lain, Dukcapil Sumbawa masih terus mengejar peningkatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Secara umum, cakupan aktivasi IKD baru mencapai sekitar 10 persen dari wajib KTP.
Namun, capaian aktivasi IKD di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Sumbawa sudah melampaui 40 persen. Dukcapil menjadikan ASN sebagai salah satu sasaran penguatan aktivasi IKD untuk mendorong percepatan pemanfaatan layanan administrasi kependudukan berbasis digital.
Varian menjelaskan IKD memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses sejumlah dokumen kependudukan melalui telepon pintar. Masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi tersebut untuk mengakses KTP-el, KK, akta kelahiran, serta sejumlah dokumen kependudukan lainnya.
Menurut dia, pemanfaatan IKD menjadi bagian dari transformasi pelayanan administrasi kependudukan. Dukcapil ingin mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap dokumen fisik sekaligus memperluas akses terhadap layanan kependudukan secara digital.
“Dengan IKD, masyarakat dapat mengakses berbagai dokumen kependudukan dalam satu aplikasi sehingga layanan menjadi lebih praktis, cepat, dan efisien,” katanya.
Untuk mengaktifkan IKD, masyarakat terlebih dahulu mengunduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital melalui Google Play Store atau App Store. Pengguna kemudian memasukkan sejumlah data, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat email aktif, dan nomor telepon.
Setelah memasukkan data, pengguna mengikuti proses verifikasi wajah melalui swafoto. Sistem selanjutnya mengirimkan tautan aktivasi melalui email yang telah didaftarkan. Pengguna kemudian memasukkan kode aktivasi dan captcha sebelum membuat PIN untuk mengakses aplikasi.
Dukcapil Sumbawa juga menyiapkan langkah lanjutan untuk memperluas cakupan aktivasi IKD. Pada Oktober mendatang, tim Dukcapil akan turun langsung ke lapangan melalui program jemput bola.
Varian mengatakan tim akan menyasar masyarakat di sejumlah lokasi untuk membantu proses aktivasi IKD sekaligus memberikan pemahaman mengenai manfaat layanan kependudukan digital.
“Pada Oktober mendatang, tim Dukcapil Sumbawa akan turun melakukan aksi lapangan atau jemput bola terkait program aktivasi IKD,” pungkasnya. (Gad)
