Lombok Utara, GaungNUSRA
Sekolah Rakyat Terintegrasi I Kabupaten Lombok Utara resmi memulai kegiatan belajar-mengajar pada Senin (2/11). Sekolah yang menjadi perintis program Sekolah Rakyat di Nusa Tenggara Barat (NTB) ini menampung 595 siswa dari berbagai kabupaten, sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Peresmian operasional tersebut ditandai dengan pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Pelajaran 2026/2027 oleh Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, di Aula Sekolah Rakyat, Dusun Amor-Amor, Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara.
Dalam kesempatan itu, Gubernur menegaskan bahwa penanganan persoalan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu tidak cukup hanya melalui perbaikan bangunan sekolah maupun pembaruan kurikulum. Diperlukan intervensi yang lebih menyeluruh, mulai dari kualitas lingkungan tempat tinggal, pemenuhan gizi, hingga pendampingan pola kehidupan sehari-hari.
“Anak-anak ini tidak cukup hanya diberikan kurikulum yang lebih baik dan kelas yang lebih baik, tetapi kehidupannya juga harus diperbaiki. Lingkungannya, asupannya, dan pola kehidupannya,” ujar Iqbal.
Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat diprioritaskan bagi anak-anak dari kelompok desil 1 dan 2, termasuk keluarga miskin ekstrem. Melalui sistem pendidikan berbasis asrama, pemerintah berupaya menghadirkan lingkungan belajar dan kehidupan yang lebih kondusif agar keterbatasan ekonomi keluarga tidak menghambat masa depan anak.
Gubernur Iqbal menyebut, operasional Sekolah Rakyat di Lombok Utara merupakan langkah awal pemerataan akses pendidikan berkualitas di NTB. Pemerintah Provinsi berencana menyiapkan pembangunan fasilitas serupa di Pulau Sumbawa dan sejumlah daerah lainnya.
“Ini adalah SR pertama, tetapi bukan yang terakhir. Setelah ini kita akan mulai menyiapkan salah satunya di Pulau Sumbawa, sehingga kedua pulau masing-masing punya SR. Kemudian kita akan bangun di daerah-daerah lainnya,” tegasnya.
Keberlanjutan program tersebut, lanjutnya, membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, khususnya Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum, dengan pemerintah daerah dalam penyediaan lahan serta pembangunan infrastruktur pendukung.
Selain itu, Pemprov NTB juga telah mengusulkan pendirian Sekolah Rakyat khusus bagi anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI). Rencana tersebut diarahkan untuk memanfaatkan aset bekas Akademi Keperawatan (Akper) di Sakra, Kabupaten Lombok Timur.
Program ini diharapkan dapat menjawab persoalan kerentanan sosial anak-anak PMI yang kerap tumbuh tanpa pendampingan langsung orang tua karena bekerja di luar negeri. Fasilitas tersebut direncanakan dilengkapi layanan bimbingan konseling serta sarana komunikasi berkala dengan orang tua di perantauan.
Sementara itu, Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, menyampaikan apresiasi atas beroperasinya Sekolah Rakyat di wilayahnya. Menurutnya, kehadiran sekolah tersebut menjadi salah satu upaya membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu agar terhindar dari risiko putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi.
Pemkab Lombok Utara, kata Najmul, siap memberikan dukungan melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat dan provinsi.
Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi I Kabupaten Lombok Utara, Syarifuddin, melaporkan bahwa sebanyak 595 siswa mengikuti pendidikan pada tahun ajaran pertama. Mereka terdiri atas 145 siswa tingkat SD, 240 siswa tingkat SMP, dan 210 siswa tingkat SMA.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 270 siswa berasal dari Kabupaten Lombok Utara, sedangkan 325 siswa lainnya berasal dari Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, serta sejumlah wilayah di Pulau Sumbawa.
Untuk mendukung kegiatan pendidikan dan pengasuhan di lingkungan asrama, sekolah ini diperkuat oleh 32 tenaga pendidik, 50 wali asuh, dan 24 pengurus asrama. Seluruh guru dan tenaga kependidikan tersebut merupakan aparatur sipil negara (ASN) yang terpilih melalui seleksi nasional tahun 2026.
Dengan mengusung semangat “Cerdas Bersama, Tumbuh Setara”, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi ruang pendidikan yang mampu melahirkan generasi unggul, berkarakter, dan berdaya saing tanpa dibatasi latar belakang sosial ekonomi keluarga. (Gad/Hms)
